Enggan Koalisi di Pilkada 2020, Demokrat Sebut Djarot Kurang Sukarnoisme
Selasa, 21 Juli 2020 - 11:21 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, menurut Anggota Komisi V DPR ini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga dalam hal ini inkonsisten dengan semangat Ekasila yaitu gotong royong yang dinyatakan dalam konstitusi partainya sendiri.
“Mungkin Pak Djarot perlu penyegaran lagi terkait paham Sukarnoisme,” ucap Legislator asal Kalimantan Timur itu.
Irwan menambahkan sikap Demokrat di pilkada kami tentu terbuka bekerja sama dengan semua partai untuk membangun bangsa ini selama sama-sama menjunjung tinggi Pancasila termasuk bekerja sama dengan PDIP. “Faktanya dalam Pilkada 2020 ini kami bekerja sama dengan PDIP di 35 pilkada,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada Serentak 2020 mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi dari kader dan simpatisan PDIP yang diterima pengurus partai. (Baca juga: Duel Dahsyat Kelas Berat, Bernard Hopkins: Joshua Pukul KO Fury)
Alasannya, sikap politik dari PKS dan Partai Demokrat yang kerap berseberangan dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi dinilai menjadi faktor penolakan tersebut.
“Mungkin Pak Djarot perlu penyegaran lagi terkait paham Sukarnoisme,” ucap Legislator asal Kalimantan Timur itu.
Irwan menambahkan sikap Demokrat di pilkada kami tentu terbuka bekerja sama dengan semua partai untuk membangun bangsa ini selama sama-sama menjunjung tinggi Pancasila termasuk bekerja sama dengan PDIP. “Faktanya dalam Pilkada 2020 ini kami bekerja sama dengan PDIP di 35 pilkada,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada Serentak 2020 mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi dari kader dan simpatisan PDIP yang diterima pengurus partai. (Baca juga: Duel Dahsyat Kelas Berat, Bernard Hopkins: Joshua Pukul KO Fury)
Alasannya, sikap politik dari PKS dan Partai Demokrat yang kerap berseberangan dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi dinilai menjadi faktor penolakan tersebut.
(kri)
Lihat Juga :
