Jokowi Tunjuk Erick Pulihkan Ekonomi, Lukman Edy: Frekuensi Keduanya Sama

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona dinilai sebagai langkah tepat.

Pembentukan tim itu juga menunjukkan menunjukkan sense of crisis menghadapi ketidakpastian keadaan di bulan-bulan mendatang.

Hal itu disampaikan Lukman Edy, Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Menurut Lukman, paling tidak ada dua persoalan besar yang dihadapi bangsa ini hari ini. Pertama, pandemi Covid-19 yang hingga kini belum diketahui kapan berakhir.

Saat ini, kata dia, seluruh negara meningkatkan kewaspadaannya terhadap kemungkinan munculnya pandemi jilid II yang lebih parah. Kedua, situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Hampir semua negara mengalami negatif growth, bahkan banyak yang negative growth-nya dua digit.

"Terhadap dua persoalan besar tersebut maka yang akan dihadapi adalah kenyataan Indonesia menghadapi ancaman dua krisis sekaligus, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi," tutur mantan Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini.( )

Lukman juga menyinggung mengenai pernyataan Presiden Jokowi dalam minggu-minggu terakhir yang memperlihatkan kerisauan dan sensitifitasnya terhadap keadaan.

"Pertama, kemarahan beliau di sidang kabinet karena melihat para pembantunya yang belum sejiwa dengannya dalam menghadapi krisis. Ada yang serius tapi banyak yang santai saja. Presiden Jokowi ingin frekuensi sensitivitas para pembantunya sama dengannya ketika menghadapi krisis sekarang ini," tuturnya.

Kedua, lanjut dia, saat Presiden Jokowi pidato di depan para gubernur. Presiden tidak ketinggalan pula mengingatkan keseriusan kepala daerah dalam menangani pandemi Corona di daerah masing-masing berdasarkan indikator masih lambannya eksekusi APBD sehingga menjadi penyebab tidak terangkatnya pertumbuhan.

Untuk itu, menurut politisi yang juga aktivis Nahdlatul Ulama yang biasa disapa LE ini, Presiden melakukan langkah lebih konkret, yaitu membentuk tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Corona.

"Intinya Jokowi ingin, apa yang beliau ucapkan minggu-minggu terakhir ini, juga dieksekusi. Beliau tidak ingin hanya didengar tapi tidak dilaksanakan. Beliau ingin langkah cepat yang dilandasi sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) yang kuat," katanya.

Terkait penunjukkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua tim, Lukman menilai bukan saja karena Menteri BUMN ini punya fungsi dan kewenangan yang cukup untuk mengemban amanah berat ini.

"Tetapi Jokowi juga melihat di antara pembantu beliau, Erick Tohir lah yang paling cepat, kreatif dan tidak bertele tele dalam menghadapi krisis sekarang ini," tandasnya.

Dia menilai Jokowi merasakan ada frekuensi yang sama dengan Erick mengenai sensitivitas menghadapi krisis kesehatan dan sekaligus krisis ekonomi sekarang ini.

"Erick Tohir punya sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," ujarnya lagi.

Mengenai penanganan pandemi Corona, dia berpandangan Erick juga telah bergerak cepat membantu menyiapkan rumah sakit khusus Corona, termasuk pengadaan alat perlindungan diri (APD). Begitu juga dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi, Erick juga bergerak cepat membantu Presiden menggerakan semua potensi ekonomi untuk mengerem penurunan pertumbuhan.

Terkait langkah-langkah yang perlu diambil Erick, Lukman mengatakan, pertama harus menginventarisasi permasalahan sebagai breakdown dari dua masalah besar yaitu ancaman pandemi Covid 19 jilid dua dan ancaman krisis ekonomi akibat terjun bebasnya pertumbuhan ekonomi secara cepat dan lugas serta tidak bertele tele ala birokrasi.

Kedua, Erick harus menyiapkan payung-payung hukum yang menghambat kerja Penanganan Ekonomi Nasional dan Penanganan Pandemi Corona.

"Banyak mekanisme pembuatan payung hukum yang bisa ditempuh Erick. Mulai dari Permen, Perpres, atau Peraturan Pemerintah bahkan Perpu sekalipun bisa ditempuh. Sebagai Presiden, Jokowi bahkan menyiapkan terlebih dahulu payung hukumnya, yaitu dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020," paparnya.

Ketiga, sambung dia, agenda-agenda yang akan dihadapi Erick secara garis besar paling tidak menyiapkan standard operating procedure (SOP) baru di semua sektor menghadapi new normal, penegakkan hukum dalam penerapan pembatasan di era new normal, membangkitkan kembali semangat Satgas Covid yang sekarang menurun, menggerakkan konsumsi APBN dan APBD yang progresnya lambat sekali, menggerakkan indikator pertumbuhan lainnya seperti investasi, baik asing maupun dalam negeri, menggerakan dunia usaha, serta menggerakkan semua potensi.

"Erick harus dapat memastikan kelembagaan pemerintah agar semua mempunyai frekuensi sense of crisis yang sama dengan Presiden Jokowi," tuturnya.