Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi
Selasa, 21 Juli 2020 - 06:42 WIB
loading...
A
A
A
Patut diapresiasi, hakim-hakim MK mampu bersikap bijak, cerdas, dan cermat, dalam memeriksa setiap perkara. Terhadap perilaku tak elok dan tak masuk akal tersebut, ditegurlah tim kuasa hukum. Diingatkannya agar mereka jujur, tidak menutup-nutupi informasi apa pun dalam persidangan. Integritas advokat sebagai profesi mulia mesti dijaga. Sebagai pengingat bagi semua pihak bahwa moralitas-kebangsaan itu amat penting dalam kehidupan berkonstitusi. Akan menjadi sia-sia, membuang waktu, tenaga, dan energi, bila dalam urusan-urusan konstitusionalitas masih ada perilaku hampa moralitas-kebangsaan merusak dan mengganggu kondisivitas persidangan di MK.
Tidak bisa dimungkiri bahwa di tengah hiruk-pikuk demokrasi terjadi kecenderungan dominasi proses peradilan oleh aktivitas politik dan bisnis. Hampir semua orang tak berdaya melawan dominasi tersebut. Orientasinya cenderung pada perolehan kekuasaan sebesar-besarnya, selama-lamanya, dan materi sebanyak-banyaknya. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, seakan impian belaka.
Pada kondisi negara demikian itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai lambang kehadiran moralitas-kebangsaan dalam hukum, terdengar sebagai teriakan di padang pasir. Sekeras apa pun diteriakan, nyaris hilang ditelan angin lalu.
Metafora kehidupan bernegara sebagaimana digambarkan di atas secara implisit menjadi sinyal bagi MK agar senantiasa tegar dan tegas dalam menjaga marwah konstitusi. Kiranya tidak cukup bila bicara tentang konstitusionalitas suatu perkara hanya menekankan pada struktur rasionalnya saja, tanpa menukik pada kedalaman hati-nurani. Artinya, tuntutan ditegakkannya konstitusi atas masalah-masalah yang digugat di MK mesti didasarkan pada aspek moralitas-kebangsaan dan aspek yuridis-konstitusional sebagai satu kesatuan utuh. Baik persyaratan, proses, maupun hasil akhir (putusan MK), mesti dapat dipertanggungjawabkan pada dua aspek tersebut.
Apabila MK bisa disebut sebagai penjaga kesucian, kemanfaatan, dan fungsionalitas konstitusi bagi setiap warga negara, maka segala penyakit moralitas-kebangsaan perlu dicegah masuk ke tubuh MK. Konkretnya, beberapa kebiasaan buruk terus berlangsung sebagaimana terlukiskan dalam slogan-slogan: Boleh berbohong demi kemenangan. Maju tak gentar membela yang bayar. Fokus pada prosedur tetapi lalai pada substansi. Semuanya itu merupakan gambaran (cermin) masih maraknya penyakit-penyakit moralitas-kebangsaan. Itulah beberapa jenis penyakit yang mesti diwaspadai MK.
Keberadaan hakim-hakim MK yang berhati nurani bening, berlogika tajam, dan berwawasan luas, perlu terus dipertahankan. Lebih dari itu, dukungan (kontribusi moral) insan-insan lain di tubuh MK juga amat diharapkan. Seluruhnya demi terjaganya martabat MK. Di tangan merekalah,segala penyakit moralitas-kebangsaan yang menyelinap pada berbagai kasus, dapat dideteksi, kemudian dikikis habis.
Tidak bisa dimungkiri bahwa di tengah hiruk-pikuk demokrasi terjadi kecenderungan dominasi proses peradilan oleh aktivitas politik dan bisnis. Hampir semua orang tak berdaya melawan dominasi tersebut. Orientasinya cenderung pada perolehan kekuasaan sebesar-besarnya, selama-lamanya, dan materi sebanyak-banyaknya. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, seakan impian belaka.
Pada kondisi negara demikian itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai lambang kehadiran moralitas-kebangsaan dalam hukum, terdengar sebagai teriakan di padang pasir. Sekeras apa pun diteriakan, nyaris hilang ditelan angin lalu.
Metafora kehidupan bernegara sebagaimana digambarkan di atas secara implisit menjadi sinyal bagi MK agar senantiasa tegar dan tegas dalam menjaga marwah konstitusi. Kiranya tidak cukup bila bicara tentang konstitusionalitas suatu perkara hanya menekankan pada struktur rasionalnya saja, tanpa menukik pada kedalaman hati-nurani. Artinya, tuntutan ditegakkannya konstitusi atas masalah-masalah yang digugat di MK mesti didasarkan pada aspek moralitas-kebangsaan dan aspek yuridis-konstitusional sebagai satu kesatuan utuh. Baik persyaratan, proses, maupun hasil akhir (putusan MK), mesti dapat dipertanggungjawabkan pada dua aspek tersebut.
Apabila MK bisa disebut sebagai penjaga kesucian, kemanfaatan, dan fungsionalitas konstitusi bagi setiap warga negara, maka segala penyakit moralitas-kebangsaan perlu dicegah masuk ke tubuh MK. Konkretnya, beberapa kebiasaan buruk terus berlangsung sebagaimana terlukiskan dalam slogan-slogan: Boleh berbohong demi kemenangan. Maju tak gentar membela yang bayar. Fokus pada prosedur tetapi lalai pada substansi. Semuanya itu merupakan gambaran (cermin) masih maraknya penyakit-penyakit moralitas-kebangsaan. Itulah beberapa jenis penyakit yang mesti diwaspadai MK.
Keberadaan hakim-hakim MK yang berhati nurani bening, berlogika tajam, dan berwawasan luas, perlu terus dipertahankan. Lebih dari itu, dukungan (kontribusi moral) insan-insan lain di tubuh MK juga amat diharapkan. Seluruhnya demi terjaganya martabat MK. Di tangan merekalah,segala penyakit moralitas-kebangsaan yang menyelinap pada berbagai kasus, dapat dideteksi, kemudian dikikis habis.
