Perebutan Kursi Ketua DPR Bisa Picu Keributan di Parlemen

JAKARTA - Partai pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan melakukan manuver politik untuk merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR.

Perebutan itu menyusul pengunduran diri Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR terkait kasus dugaan pelanggaran etik yang telah ditangani Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beberapa waktu lalu.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan partai politik (parpol) pendukung pemerintah akan berupaya melakuan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) untuk merebut kursi ketua dan wakil ketua DPR.

"Revisi Undang-undang MD3 jadi pintu masuk kocok ulang pimpinan DPR. Perebutan kursi pimpinan DPR memantik sinyal keributan di DPR," ujar Pangi kepada Sindonews, Rabu (30/12/2015). (Baca juga: Pasca Setya Novanto Mundur, Ini yang Harus Dilakukan DPR)

Pangi sudah melihat adanya sinyalamen ke arah itu, yakni munculnya isu Wakil Ketua DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan akan masuk kabinet Pemerintah Jokowi-JK.

Dia yakin itu adalah bagian dari politik tukar guling posisi antara pemerintah dan PAN. Pangi menganggap perebutan kursi pemimpin DPR dagelan politik yang tidak elok ditampilkan ke publik.

Usul tentang pergantian ketua dan wakil ketua DPR muncul pasca Setya Novanto mundur. Usul tersebut dilontarkan oleh anggota DPR dari partai pendukung pemerintah. (Baca juga: Setya Novanto Mundur, Fraksi Nasdem Usul Kocok Ulang)

PILIHAN:

KPK Periksa Anak Buah RJ Lino