PDIP Ibaratkan Dirinya Kereta di Pilpres 2024, Pede Banyak yang Berminat Ikut

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) mengibaratkannya sebagai sebuah kereta pada Pilpres 2024 . Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu optimistis banyak partai politik yang berminat berkoalisi dengannya.

Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno tak mempermasalahkan adanya wacana pembentukan Koalisi Besar untuk Pilpres 2024. Koalisi Besar merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

"Intinya kami tentu akan bekerja sama dengan parpol lain. Karena kami sudah punya tiket, dan berangkat dari niat baik, maka kami percaya banyak yang akan berminat. Ibarat kereta api, lokomotifnya dengan enerji besar, sudah siap berangkat," ujar Hendrawan Supratikno, Jumat (14/4/2023).





Sebagai parpol yang sudah memiliki golden tiket calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024, Hendrawan menyebutkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memberi dua isyarat saat Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP, pada 10 Januari 2023.

"Pertama, yang diusung adalah kader partai. Kedua, tidak mungkin Ketum PDIP membawa partai masuk sumur. Dua indikasi ini, menjadi bahan pembicaraan, renungan dan spekulasi kader," jelasnya.

Soal PDIP akan gabung atau tidak dengan Koalisi Besar, Hendrawan meminta publik untuk melihat nanti. Namun ia memastikan pihaknya akan melihat terlebih dahulu menu kerja samanya apa saja. Limitasi seperti apa yang akan dijadikan aturan main.



"Kalau belum apa-apa sudah pakai syarat ini itu, kerja sama bisa berubah jadi kerja paksa," tegasnya.

Kerja sama antar partai politik disebut Hendrawan Supratikno adalah hal yang wajar, termasuk dalam sistem presidential multi-partai. Sehingga silaturahmi, lobi atau bahkan orkestrasi kerja sama besar atau Koalisi Besar tidak menjadi suatu hal yang dikhawatirkan PDIP.

"Kami lebih menggunakan diksi kerja sama, karena istilah koalisi dan oposisi ditemukan dalam sistem parlementer, kepala negara dipisahkan dari kepala pemerintahan. Dalam sistem presidential, kerja sama dan musyawarah yang harus lebih ditonjolkan. Koalisi sifatnya lebih limitatif, menyiratkan matematika bagi-bagi kursi dan rezeki yang ketat," tuturnya.

Makna koalisi kata Hendrawan juga sangat menentukan arah bagaimana hubungan tersebut akan berjalan selama lima tahun kedepannya. "Perhelatan belum berjalan, siapa akan dapat jatah apa sudah dirumuskan. Padahal, bangunan kerja sama dan evaluasi komitmen yang bisa berubah dinamis, belum terbentuk. Dalam setiap bentuk kerja sama, selalu ada pihak yang terlalu pede, ingin mendikte, dan ada juga yang cenderung menjadi free rider," ucapnya.

Ia mengingatkan kepada Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 nanti agar tidak serta merta terbelenggu koalisi namun justru mengingkari sumpah jabatan untuk menyejahterakan rakyat.

"Presiden yang terpilih nanti, jangan seperti boneka, ditagih kiri-kanan. Semua ingin dibayar jasanya. Ada bagi-bagi kavling atau lapak. Padahal, dalam sistem presidensial, visi dan semangat Presiden yang menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda pemerintahan," pungkasnya.