PDIP Ibaratkan Dirinya Kereta di Pilpres 2024, Pede Banyak yang Berminat Ikut
loading...
A
A
A
Kerja sama antar partai politik disebut Hendrawan Supratikno adalah hal yang wajar, termasuk dalam sistem presidential multi-partai. Sehingga silaturahmi, lobi atau bahkan orkestrasi kerja sama besar atau Koalisi Besar tidak menjadi suatu hal yang dikhawatirkan PDIP.
"Kami lebih menggunakan diksi kerja sama, karena istilah koalisi dan oposisi ditemukan dalam sistem parlementer, kepala negara dipisahkan dari kepala pemerintahan. Dalam sistem presidential, kerja sama dan musyawarah yang harus lebih ditonjolkan. Koalisi sifatnya lebih limitatif, menyiratkan matematika bagi-bagi kursi dan rezeki yang ketat," tuturnya.
Makna koalisi kata Hendrawan juga sangat menentukan arah bagaimana hubungan tersebut akan berjalan selama lima tahun kedepannya. "Perhelatan belum berjalan, siapa akan dapat jatah apa sudah dirumuskan. Padahal, bangunan kerja sama dan evaluasi komitmen yang bisa berubah dinamis, belum terbentuk. Dalam setiap bentuk kerja sama, selalu ada pihak yang terlalu pede, ingin mendikte, dan ada juga yang cenderung menjadi free rider," ucapnya.
Ia mengingatkan kepada Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 nanti agar tidak serta merta terbelenggu koalisi namun justru mengingkari sumpah jabatan untuk menyejahterakan rakyat.
"Presiden yang terpilih nanti, jangan seperti boneka, ditagih kiri-kanan. Semua ingin dibayar jasanya. Ada bagi-bagi kavling atau lapak. Padahal, dalam sistem presidensial, visi dan semangat Presiden yang menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda pemerintahan," pungkasnya.
"Kami lebih menggunakan diksi kerja sama, karena istilah koalisi dan oposisi ditemukan dalam sistem parlementer, kepala negara dipisahkan dari kepala pemerintahan. Dalam sistem presidential, kerja sama dan musyawarah yang harus lebih ditonjolkan. Koalisi sifatnya lebih limitatif, menyiratkan matematika bagi-bagi kursi dan rezeki yang ketat," tuturnya.
Makna koalisi kata Hendrawan juga sangat menentukan arah bagaimana hubungan tersebut akan berjalan selama lima tahun kedepannya. "Perhelatan belum berjalan, siapa akan dapat jatah apa sudah dirumuskan. Padahal, bangunan kerja sama dan evaluasi komitmen yang bisa berubah dinamis, belum terbentuk. Dalam setiap bentuk kerja sama, selalu ada pihak yang terlalu pede, ingin mendikte, dan ada juga yang cenderung menjadi free rider," ucapnya.
Ia mengingatkan kepada Presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 nanti agar tidak serta merta terbelenggu koalisi namun justru mengingkari sumpah jabatan untuk menyejahterakan rakyat.
"Presiden yang terpilih nanti, jangan seperti boneka, ditagih kiri-kanan. Semua ingin dibayar jasanya. Ada bagi-bagi kavling atau lapak. Padahal, dalam sistem presidensial, visi dan semangat Presiden yang menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan roda pemerintahan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
