Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Diingatkan tentang Harun Ar-Rasyid
loading...
Langkah Presiden Jokowi memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai kompensasi dinilai sebagai pelanggaran etika. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memanfaatkan kekuasaan dengan menawarkan jabatan kepada Achmad Purnomo sebagai kompensasi penyuksesan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai pelanggaran etika.
(Baca juga: Pilpres 2024 Diprediksi Jadi Pertarungan Calon Istana dan Calon Luar Istana)
Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra Presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta.
Bahkan, Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya (PDIP) kepada putra Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, jika informasi ini benar, maka secara etika politik tidak patut dilakukan. Ia pun mengingatkan kepemimpinan Jokowi seharusnya mencontoh salah satu khalifah Islam.
"Kalau kita berkaca pada kepemimpin Harun Ar-Rasyid di masa lalu, yang tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya," tutur Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020). (Baca juga: Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan)
Dengan demikian Ujang menegaskan, secara etika, cara dan langkah Jokowi memanggil Purnomo dan bertemu di istana merupakan bagian dari pelanggaran etika yang tak patut dicontoh masyarakat.
"Kalau untuk soal keluarga, soal urusan anaknya Gibran, lebih baik pertemuan tidak di istana. Lebih baik di tempat lain untuk menghindari konflik kepentingan," ujar analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.
(Baca juga: Pilpres 2024 Diprediksi Jadi Pertarungan Calon Istana dan Calon Luar Istana)
Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo yang juga calon wali kota yang rekomendasinya dialihkan ke putra Presiden mengaku bahwa dirinya dipanggil ke Istana Presiden untuk membicarakan urusan Pilkada dan politik lokal Surakarta.
Bahkan, Purnomo mengaku dirinya ditawari jabatan oleh Presiden sebagai kompensasi atas perubahan arah rekomendasi partainya (PDIP) kepada putra Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, jika informasi ini benar, maka secara etika politik tidak patut dilakukan. Ia pun mengingatkan kepemimpinan Jokowi seharusnya mencontoh salah satu khalifah Islam.
"Kalau kita berkaca pada kepemimpin Harun Ar-Rasyid di masa lalu, yang tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarganya," tutur Ujang saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020). (Baca juga: Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan)
Dengan demikian Ujang menegaskan, secara etika, cara dan langkah Jokowi memanggil Purnomo dan bertemu di istana merupakan bagian dari pelanggaran etika yang tak patut dicontoh masyarakat.
"Kalau untuk soal keluarga, soal urusan anaknya Gibran, lebih baik pertemuan tidak di istana. Lebih baik di tempat lain untuk menghindari konflik kepentingan," ujar analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.
(maf)
Lihat Juga :
