Profil Bupati Meranti M Adil, Viral Sebut Kemenkeu Iblis hingga Berujung Kena OTT KPK
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti M Adil terjaring Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) pada Kamis 6 April 2023 malam. Turut diamankan beberapa orang lainnya dalam operasi senyap tersebut.
"Benar, tadi malam Kamis (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).
"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil sempat jadi perbincangan usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Pernyataan yang memantik reaksi itu dilontarkan ketika M Adil sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis 9 Desember 2022.
Pernyataan tersebut menyusul kekesalan M Adil karena tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kepulauan Meranti. Pasalnya, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.
Bukan hanya menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, ia pun mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Merespons ucapannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi teguran keras kepada M Adil.
M Adil dipanggil ke Kantor Kemendagri pada Senin 12 Desember 2022. Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya yang juga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.
Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Mendagri Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil. Tito diketahui menegur keras atas perilaku Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
Mendagri menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah berjanji bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.
"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," ujar Suhajar, Senin 12 Desember 2022.
Berdasarkan penelusuran SINDOnews, Jumat (7/4/2023), M Adil menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode yaitu periode 2014-2018 dan terpilih lagi untuk periode selanjutnya yaitu 2019-2022 sebelum menjadi Bupati Meranti.
Pada periode kedua, M Adil hanya menjabat satu tahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau karena maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
M Adil yang saat itu berpasangan dengan AKBP (Purn) Asmar memenangkan Pilkada 2020 dengan meraih suara sebanyak 37.116 dan unggul di 9 kecamatan Kepualauan Meranti.
Jauh sebelumnya, dia mengawali kariernya di politik dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Kemudian, M Adil juga terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 hingga 2014.
"Benar, tadi malam Kamis (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (7/4/2023).
"Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati," sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Meranti M Adil sempat jadi perbincangan usai menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis dan setan dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Pernyataan yang memantik reaksi itu dilontarkan ketika M Adil sedang melaksanakan rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis 9 Desember 2022.
Pernyataan tersebut menyusul kekesalan M Adil karena tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kepulauan Meranti. Pasalnya, pemerintah pusat telah banyak mengambil sumber minyak dari Kepulauan Meranti.
Ancam Gabung ke Malaysia
Bukan hanya menyebut Kemenkeu diisi iblis dan setan, ia pun mengancam untuk angkat senjata dan bergabung dengan Malaysia. Merespons ucapannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi teguran keras kepada M Adil.
M Adil dipanggil ke Kantor Kemendagri pada Senin 12 Desember 2022. Kedatangan Adil diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro di ruang kerjanya yang juga didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.
Setelah bertemu dengan Sekjen Kemendagri, Mendagri Tito Karnavian juga menemui Muhammad Adil. Tito diketahui menegur keras atas perilaku Bupati Kepulauan Meranti tersebut.
Mendagri menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan. Kemendagri melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah berjanji bakal memfasilitasi pertemuan dan pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kemenkeu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun pihak terkait lainnya.
"Kami akan memfasilitasinya agar permasalahan mengenai DBH dapat terselesaikan dengan baik," ujar Suhajar, Senin 12 Desember 2022.
Berdasarkan penelusuran SINDOnews, Jumat (7/4/2023), M Adil menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode yaitu periode 2014-2018 dan terpilih lagi untuk periode selanjutnya yaitu 2019-2022 sebelum menjadi Bupati Meranti.
Pada periode kedua, M Adil hanya menjabat satu tahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau karena maju sebagai calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.
M Adil yang saat itu berpasangan dengan AKBP (Purn) Asmar memenangkan Pilkada 2020 dengan meraih suara sebanyak 37.116 dan unggul di 9 kecamatan Kepualauan Meranti.
Jauh sebelumnya, dia mengawali kariernya di politik dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Kemudian, M Adil juga terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2009 hingga 2014.
(maf)