Sekum Muhammadiyah: Larangan Bukber Bisa Berdampak Berkurangnya Ukhuwah di Bulan Ramadan
loading...
Sekum PP Muhammadiyah Abdul Muti berpendapat keputusan pemerintah melarang buka puasa selama bulan suci Ramadan bisa berdampak negatif jika tidak dipahami dengan benar. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpendapat keputusan pemerintah melarang buka puasa selama bulan suci Ramadan bisa berdampak negatif jika tidak dipahami dengan benar.
"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di Bulan Ramadan," ujar Abdul lewat cuitan di akun Twitter @Abe_Mukti dikutip, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Seskab Pramono Anung: Masyarakat Umum Boleh Buka Puasa Bersama
Menurutnya, yang perlau ditekankan pemerintah adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Buka bersama dinilainya penting untuk merekatkan hubungan antara pejabat dengan masyarakat.
"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," tuturnya.
Dia kembali menekankan kegiatan buka bersama tetap bisa dilakukan para pejabat sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dengan tetap menonjolkan kesederhaaan.
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tidak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan kosolidasi. Maka covid pun bisa diantisipasi. Pelarangan acara buka meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” cuitnya melalui akun Twitter resminya @cholilnafis dikutip SINDOnews, Kamis 23 Maret 2023.
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi mencabut surat larangan buka puasa bersama bagi jajarannya di instansi pemerintah. Yusril khawatir surat tersebut diplesetkan dan menjadi bahan untuk menyudutkan pemerintah.
Dia menyadari meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan.
"Akibatnya, surat itu potensial "diplesetkan" dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," kata Yusril, Kamis 23 Maret 2023.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan larangan buka puasa bersama (bukber) ditujukan untuk para pejabat negara seperti menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga negara lainnya. Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Untuk diketahui, pelarangan buka puasa bersama itu tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat ini ditandatangani oleh Seskab Pramono Agung pada 21 Maret 2023.
Baca juga: PKS: Larangan Buka Puasa Bersama Kebijakan Diskriminatif
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet yang berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 23 Maret 2023.
"Larangan buka bersama itu jika tidak dipahami dengan benar, bisa berdampak pada berkurangnya suasana kekeluargaan dan ukhuwah di Bulan Ramadan," ujar Abdul lewat cuitan di akun Twitter @Abe_Mukti dikutip, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Seskab Pramono Anung: Masyarakat Umum Boleh Buka Puasa Bersama
Menurutnya, yang perlau ditekankan pemerintah adalah bagaimana agar buka bersama tidak berlebih-lebihan sampai makanan terbuang. Buka bersama dinilainya penting untuk merekatkan hubungan antara pejabat dengan masyarakat.
"Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat," tuturnya.
Dia kembali menekankan kegiatan buka bersama tetap bisa dilakukan para pejabat sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dengan tetap menonjolkan kesederhaaan.
"Sepanjang tidak menggunakan anggaran negara dan tetap dilaksanakan secara sederhana, tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama," tandasnya.
Sebelumnya, instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pejabat pemerintahan tidak menggelar buka puasa bersama (bukber) mendapat kritik dari sejumlah tokoh. Mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin misalnya menilai instruksi Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan tidak arif dan tidak adil dengan tradisi keagamaan.
"Tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama antara lain untuk meningkatkan silaturahim yang justru positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada, yaitu masih adanya bahaya Covid-19," ujar Din melalui keterangan tertulisnya, Kamis 23 Maret 2023.
Hal senada juga disampaikan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Cholil Nafis sebelumnya. Dia menilai Instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama bulan Ramadan kurang tepat dan tidak sesuai dengan tradisi keagamaan.
“Hemat saya buka puasa bersama itu baik dan tidak beda dg kumpul2 kondangan, pertemuan dg pendukung dan kosolidasi. Maka covid pun bisa diantisipasi. Pelarangan acara buka meskipun hanya utk instansi kurang tepat dan tak sesuai dg tradisi keagamaan kita,” cuitnya melalui akun Twitter resminya @cholilnafis dikutip SINDOnews, Kamis 23 Maret 2023.
Sementara, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyarankan Presiden Jokowi mencabut surat larangan buka puasa bersama bagi jajarannya di instansi pemerintah. Yusril khawatir surat tersebut diplesetkan dan menjadi bahan untuk menyudutkan pemerintah.
Dia menyadari meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan.
"Akibatnya, surat itu potensial "diplesetkan" dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat," kata Yusril, Kamis 23 Maret 2023.
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan larangan buka puasa bersama (bukber) ditujukan untuk para pejabat negara seperti menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga negara lainnya. Larangan ini tidak berlaku bagi masyarakat umum.
Untuk diketahui, pelarangan buka puasa bersama itu tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023. Surat ini ditandatangani oleh Seskab Pramono Agung pada 21 Maret 2023.
Baca juga: PKS: Larangan Buka Puasa Bersama Kebijakan Diskriminatif
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet yang berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 23 Maret 2023.
(kri)
Lihat Juga :
