Wujudkan Program Indonesia Sentris, Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua
loading...
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membangun Indonesia secara merata. Hal itu sejalan dengan program Indonesia Sentris yakni, membangun Indonesia dari pinggiran utamanya di Papua.
Staf khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah menyatakan kebijakan-kebijakan pemerintah di era Reformasi sudah jauh lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Menurut dia, saat Orde Baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini memakai pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Hal ini ditandai dengan pemberian status otonomi khusus (Otsus) yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.
“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP),” ujar Guru Besar hukum Islam di UIN Jakarta dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Kamis (23/3/2023).
Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan lima kerangka yaitu, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Insfrastruktur dasar dan ekonomi.
Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM dan terus menyinergikan tokoh-tokoh agama dan adat di Papua.
“Tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik di pelatihan kerja sama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM-LSM lokal di Papua,” katanya.
Dia mengakui, selama 20 tahun Otsus hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mencapai target. Melihat data BPS 2020 Papua dan Papua Barat masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih pada peringkat rendah.
Staf khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah menyatakan kebijakan-kebijakan pemerintah di era Reformasi sudah jauh lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Menurut dia, saat Orde Baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini memakai pendekatan keamanan dan kultural humanistik.
Hal ini ditandai dengan pemberian status otonomi khusus (Otsus) yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.
“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP),” ujar Guru Besar hukum Islam di UIN Jakarta dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Kamis (23/3/2023).
Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan lima kerangka yaitu, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Insfrastruktur dasar dan ekonomi.
Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM dan terus menyinergikan tokoh-tokoh agama dan adat di Papua.
“Tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik di pelatihan kerja sama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM-LSM lokal di Papua,” katanya.
Dia mengakui, selama 20 tahun Otsus hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mencapai target. Melihat data BPS 2020 Papua dan Papua Barat masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih pada peringkat rendah.
Lihat Juga :
