Potong Rantai Aksi Teror di Papua, Kepala BNPT: Perlu Pendekatan Humanis
loading...
A
A
A
JAKARTA - Aksi teror yang dilakukan kelompok kekerasan di Papua akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat. Sebab, mereka tidak hanya menyasar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, tetapi juga warga sipil, sehingga cenderung menganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, menyelesaikan kekerasan di Papua tidak semata fokus pada penegakan hukum tetapi juga upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis.
"Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak, karena yang diubah cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang," kata Boy Rafli dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).
Baca juga: Gelontorkan Rp1.000 Triliun, Jokowi Minta Masyarakat Awasi Pembangunan di Papua
Pria yang baru saja dinobatkan sebagai Tokoh Sosialisasi Persatuan dan Toleransi Indonesia 2023 ini menegaskan, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.
Menurut Boy, dalam penerapan UU Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. BNPT telah melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media.
Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Boy Rafli juga berharap ke depannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua. "Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua," katanya.
Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.
Sebelumnya, BNPT juga telah meresmikan Warung NKRI ke-24 di Lumbung Kopi Papua The Hele'yo Sentani, Papua, pada Senin (20/3/2023). Warung ini akan menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan untuk me-refresh kembali nilai luhur yang menjadi fondasi dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Harapannya Warung NKRI dapat mendorong kesatuan dan persatuan di tanah Papua.
Lihat Juga: Sekolah Harus Jadi Tempat Nyaman untuk Siswa, Bebas dari Intoleransi, Kekerasan, dan Bullying
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, menyelesaikan kekerasan di Papua tidak semata fokus pada penegakan hukum tetapi juga upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis.
"Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berpikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak, karena yang diubah cara berpikir. Penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang," kata Boy Rafli dalam rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).
Baca juga: Gelontorkan Rp1.000 Triliun, Jokowi Minta Masyarakat Awasi Pembangunan di Papua
Pria yang baru saja dinobatkan sebagai Tokoh Sosialisasi Persatuan dan Toleransi Indonesia 2023 ini menegaskan, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.
Menurut Boy, dalam penerapan UU Anti Terorisme Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. BNPT telah melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media.
Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Boy Rafli juga berharap ke depannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua. "Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua," katanya.
Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.
Sebelumnya, BNPT juga telah meresmikan Warung NKRI ke-24 di Lumbung Kopi Papua The Hele'yo Sentani, Papua, pada Senin (20/3/2023). Warung ini akan menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan untuk me-refresh kembali nilai luhur yang menjadi fondasi dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Harapannya Warung NKRI dapat mendorong kesatuan dan persatuan di tanah Papua.
Lihat Juga: Sekolah Harus Jadi Tempat Nyaman untuk Siswa, Bebas dari Intoleransi, Kekerasan, dan Bullying
(abd)