Kepala BP2MI Geram Oknum LPK Minta Rp8 Juta ke Pekerja Migran Buat Paspor
Senin, 20 Maret 2023 - 21:32 WIB
loading...
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani geram mendengar kabar ada oknum lembaga pelatihan kerja (LPK) yang meminta Rp8 juta untuk pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia (PMI). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani geram mendengar kabar ada oknum lembaga pelatihan kerja (LPK) yang meminta Rp8 juta untuk pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia ( PMI ). Pasalnya, pemerintah menggratiskan biaya pembuatan paspor bagi PMI yang diberangkatkan secara prosedural.
Benny mengungkapkan, ada 9 calon PMI asal Jepara, Jawa Tengah (Jateng) yang diminta biaya pembuatan paspor sebesar Rp8 juta oleh oknum LPK. "Ini orang-orang nakal, dan sudah kita warning beberapa kali jangan main-main sama PMI. Tapi hari ini seperti yang kita dengar ada 9 PMI mengadu kepada saya mereka dimintai Rp8 juta untuk buat paspor, pembuatan paspor ini gratis tidak ada biaya. Kalau pun ada itu hanya untuk perpanjangan, itu pun cuma Rp500 ribu," kata Benny usai acara pelepasan 249 PMI Program G to G Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta Utara, Senin (20/3/2023).
Dia berjanji segera menindaklanjuti pungutan liar yang dilakukan oknum LPK bernama Hanaro. Menurut dia, perbuatan tersebut sudah tidak bisa ditoleransi.
Baca juga: Kepala BP2MI Ingatkan Pemda juga Punya Tanggung Jawab Lindungi Pekerja Migran
"Panggil LPK bernama Hanaro, ternyata dia minta paspor Rp8 juta ini kan kurang ajar. Meski ini bukan wewenang kita, kita tetap akan proses, segera ambil langkah cepat untuk memberi sanksi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu.
Benny juga meminta pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk mencabut izin usaha LPK yang meminta biaya pembuatan paspor kepada calon PMI. Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk ekspolitasi kepada anak bangsa yang tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan oleh negara.
Benny mengungkapkan, ada 9 calon PMI asal Jepara, Jawa Tengah (Jateng) yang diminta biaya pembuatan paspor sebesar Rp8 juta oleh oknum LPK. "Ini orang-orang nakal, dan sudah kita warning beberapa kali jangan main-main sama PMI. Tapi hari ini seperti yang kita dengar ada 9 PMI mengadu kepada saya mereka dimintai Rp8 juta untuk buat paspor, pembuatan paspor ini gratis tidak ada biaya. Kalau pun ada itu hanya untuk perpanjangan, itu pun cuma Rp500 ribu," kata Benny usai acara pelepasan 249 PMI Program G to G Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta Utara, Senin (20/3/2023).
Dia berjanji segera menindaklanjuti pungutan liar yang dilakukan oknum LPK bernama Hanaro. Menurut dia, perbuatan tersebut sudah tidak bisa ditoleransi.
Baca juga: Kepala BP2MI Ingatkan Pemda juga Punya Tanggung Jawab Lindungi Pekerja Migran
"Panggil LPK bernama Hanaro, ternyata dia minta paspor Rp8 juta ini kan kurang ajar. Meski ini bukan wewenang kita, kita tetap akan proses, segera ambil langkah cepat untuk memberi sanksi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu.
Benny juga meminta pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk mencabut izin usaha LPK yang meminta biaya pembuatan paspor kepada calon PMI. Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk ekspolitasi kepada anak bangsa yang tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan oleh negara.
Lihat Juga :
