Kepala BP2MI Geram Oknum LPK Minta Rp8 Juta ke Pekerja Migran Buat Paspor

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani geram mendengar kabar ada oknum lembaga pelatihan kerja (LPK) yang meminta Rp8 juta untuk pembuatan paspor calon pekerja migran Indonesia ( PMI ). Pasalnya, pemerintah menggratiskan biaya pembuatan paspor bagi PMI yang diberangkatkan secara prosedural.

Benny mengungkapkan, ada 9 calon PMI asal Jepara, Jawa Tengah (Jateng) yang diminta biaya pembuatan paspor sebesar Rp8 juta oleh oknum LPK. "Ini orang-orang nakal, dan sudah kita warning beberapa kali jangan main-main sama PMI. Tapi hari ini seperti yang kita dengar ada 9 PMI mengadu kepada saya mereka dimintai Rp8 juta untuk buat paspor, pembuatan paspor ini gratis tidak ada biaya. Kalau pun ada itu hanya untuk perpanjangan, itu pun cuma Rp500 ribu," kata Benny usai acara pelepasan 249 PMI Program G to G Korea Selatan (Korsel) di Hotel El Royale, Jakarta Utara, Senin (20/3/2023).

Dia berjanji segera menindaklanjuti pungutan liar yang dilakukan oknum LPK bernama Hanaro. Menurut dia, perbuatan tersebut sudah tidak bisa ditoleransi.





"Panggil LPK bernama Hanaro, ternyata dia minta paspor Rp8 juta ini kan kurang ajar. Meski ini bukan wewenang kita, kita tetap akan proses, segera ambil langkah cepat untuk memberi sanksi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani (Hanura) itu.

Benny juga meminta pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan untuk mencabut izin usaha LPK yang meminta biaya pembuatan paspor kepada calon PMI. Dia menilai hal tersebut merupakan bentuk ekspolitasi kepada anak bangsa yang tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan oleh negara.

"Kita nanti rekomendasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan, untuk mengecek ini, lalu kesalahannya apa, kalau saya sih ya sudah langsung cabut aja izinnya, enggak bisa lagi PMI dieksploitasi hari ini. Padahal duit yang dipakai PMI ini sangat sulit carinya tapi masih ada pihak-pihak yang nakal," tuturnya.

Dia juga memastikan oknum LPK bernama Hanaro harus diproses hukum. BP2MI, kata dia, bakal berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar bisa diproses secara hukum yang berlaku.

"Ini kurang ajar, anak bangsa diminta biaya pembuatan paspor Rp8 juta dengan jumlah yang begitu banyak, 9 PMI ini dari Jepara ini kasihan, saya katakan akan memproses Hanaro LPK, kita tidak boleh kalah kepada orang-orang nakal seperti ini," imbuhnya.

Dia pun menyoroti sikap LPK yang kerap mengintimidasi para PMI dengan dalih tidak bisa meloloskan seleksi PMI, sehingga tidak bisa diberangkatkan ke tempat penempatan pekerja migran di luar negeri.

"Ini sering dilakukan LPK, ini kan hanya lembaga pelatihan tapi sudah ngaco. Seolah-olah mereka menjanjikan ini lulus. Menjanjikan orang terbang termasuk paspor seolah harus bayar kepada meraka, enggak ada itu saya ingin memang yang nakal ini dihukum," pungkasnya.