Mahfud MD Sebut Pencucian Uang Rp349 Triliun di Kemenkeu Libatkan Pihak Lain
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan kepada media usai rapat bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023). FOTO/MPI/RIANA RIZKIA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun tidak sepenuhnya dilakukan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terdapat pihak lain dari eksternal yang terkait dengan pegawai Kemenkeu.
"Jadi jangan berasumsi bahwa Kementerian Keuangan korupsi Rp349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan, dengan mungkin orang Kementerian Keuangan, tetapi yang banyak itu kan mereka," kata Mahfud usai rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Mahfud menjelaskan, pencucian uang meliputi banyak hal, salah satunya kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga. Selain itu, juga bisa dalam bentuk kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain, atau juga membentuk perusahan cangkang.
"Mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah, kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan," kata Mahfud.
"Jadi jangan berasumsi bahwa Kementerian Keuangan korupsi Rp349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan, dengan mungkin orang Kementerian Keuangan, tetapi yang banyak itu kan mereka," kata Mahfud usai rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Mahfud menjelaskan, pencucian uang meliputi banyak hal, salah satunya kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga. Selain itu, juga bisa dalam bentuk kepemilikan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak atas nama pihak lain, atau juga membentuk perusahan cangkang.
"Mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah, kemudian menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan," kata Mahfud.
Lihat Juga :
