Kasus Djoko Tjandra, Pengamat: Mafia Sudah Tersebar di Semua Sektor
Sabtu, 18 Juli 2020 - 00:59 WIB
loading...
Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar mengatakan, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra adalah buronan sejak 2009 lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti (Usakti), Abdul Fickar Hadjar mengatakan, terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra adalah buronan sejak tahun 2009 lalu. Dia mengatakan, Djoko Tjandra tidak mau melaksanakan hukuman.
"Dia (Djoko Tjandra - red) bisa berkeliaran di Indonesia sepertinya aparat hukum Indonesia dikentutin tak berdaya olehnya, mondar-mandir ke Indonesia tanpa merasa berstatus buronan," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Jumat (17/7/2020).
(Baca juga: Heboh Kasus Djoko Tjandra, Sekretaris Interpol Brigjen Nugroho Dimutasi)
Abdul Fickar melanjutkan, Djoko Tjandra dalam status buronan itu bisa lancar mengurus dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk kepentingan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap perkaranya.
Bahkan menurut Abdul Fickar, di tengah situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang ketat bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk bermigrasi ke kota-kota di Indonesia, Djoko Tjandra yang buronan dan tercatat sebagai warga negara Papua Nugini dengan mudahnya bepergian di tanah air.
(Baca juga: Kompolnas Apresiasi Kapolri Tindak Tegas Pati yang Bantu Djoko Tjandra)
"Ternyata telah dibekali surat yang dibuat oleh oknum Brigjen di Bareskrim Polri, sekaligus dibekali juga surat rapid test dari dokter kepolisian. Terhadap Brigjen yang membuat surat jalan yang menempatkan Djoko Tjandra sebagai konsultan Korwas sudah diberhentikan dari jabatan dan sedang diproses Propam, displin dan etika profesi, dan akan diteruskan secara pidana baik terhadap Brigjen maupun pihak-pihak lain yang terkait," katanya.
Menurut dia, perlu diperiksa oknum-oknum yang terlibat dalam hasil rapid test Djoko Tjandra sekaligus yang meminta Interpol mencabut status buronan yang bersangkutan. Dia mengatakan, terhadap lurah yang melancarkan pembuatan e-KTP Djoko Tjandra telah dilakukan tindakan yang kemungkinan juga ke ranah pidana.
"Yang harus diperhatikan juga jika benar dalam pengurusan itu diantar dan diatur oleh pengacara atau advokat, maka sudah sewajarnya bagi organisasi advokat untuk memeriksanya dalam ranah etika (kode etik) bahkan jika ada unsur pidananya harus dilanjutkan ke ranah pidana," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dalam konteks proses hukum PK nya, terbongkar pertemuan antara Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. "Kabarnya Jaksa Agung juga sedang memprosesnya, jika benar terbukti ada kolusi dalam konteks PK, maka semestinya juga dibawa ke ranah pidana," tegasnya.
(Baca juga: 1.462 Kasus Baru, Total 83.130 Orang Positif Covid-19)
Kemudian kata dia, tersebar foto Anita Kolopaking beserta suami bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin beserta istri. "Memang benar bahwa foto itu tidak bisa disimpulkan sebagai upaya lobi, selain terjadinya sebelum gaduh Djoko Tjandra yang buronan lenggang kangkung masuk ke Indonesia mengajukan PK, juga tidak ada bukti yang dapat membuktikan itu sebuah lobi," ujarnya.
Namun dia mengatakan, masuknya seorang buron ke Indonesia dengan mudah dan terkesan sudah disiapkan atau ada dugaan upaya prakondisi, sehingga dapat melakukan dan mengurus upaya hukumnya dengan lancar adalah indikasi adanya mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, imigrasi, kelurahan, pengadilan dan kepolisian.
"Bahkan mungkin kejaksaan dan ini juga sebuah penghinaan tidak hanya terhadap sistem penegakan hukum tapi juga sistem berbangsa dan bernegara. Karenanya, semua pihak jika dapat dibuktikan dan terbukti termasuk dugaan upaya lobi pada Ketua MA telah membantu buronan Djoko Tjandra harus dituntut dan diselesaikan secara pidana," pungkasnya.
"Dia (Djoko Tjandra - red) bisa berkeliaran di Indonesia sepertinya aparat hukum Indonesia dikentutin tak berdaya olehnya, mondar-mandir ke Indonesia tanpa merasa berstatus buronan," ujar Abdul Fickar Hadjar kepada SINDOnews, Jumat (17/7/2020).
(Baca juga: Heboh Kasus Djoko Tjandra, Sekretaris Interpol Brigjen Nugroho Dimutasi)
Abdul Fickar melanjutkan, Djoko Tjandra dalam status buronan itu bisa lancar mengurus dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dari Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, serta paspor dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara untuk kepentingan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) terhadap perkaranya.
Bahkan menurut Abdul Fickar, di tengah situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang ketat bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk bermigrasi ke kota-kota di Indonesia, Djoko Tjandra yang buronan dan tercatat sebagai warga negara Papua Nugini dengan mudahnya bepergian di tanah air.
(Baca juga: Kompolnas Apresiasi Kapolri Tindak Tegas Pati yang Bantu Djoko Tjandra)
"Ternyata telah dibekali surat yang dibuat oleh oknum Brigjen di Bareskrim Polri, sekaligus dibekali juga surat rapid test dari dokter kepolisian. Terhadap Brigjen yang membuat surat jalan yang menempatkan Djoko Tjandra sebagai konsultan Korwas sudah diberhentikan dari jabatan dan sedang diproses Propam, displin dan etika profesi, dan akan diteruskan secara pidana baik terhadap Brigjen maupun pihak-pihak lain yang terkait," katanya.
Menurut dia, perlu diperiksa oknum-oknum yang terlibat dalam hasil rapid test Djoko Tjandra sekaligus yang meminta Interpol mencabut status buronan yang bersangkutan. Dia mengatakan, terhadap lurah yang melancarkan pembuatan e-KTP Djoko Tjandra telah dilakukan tindakan yang kemungkinan juga ke ranah pidana.
"Yang harus diperhatikan juga jika benar dalam pengurusan itu diantar dan diatur oleh pengacara atau advokat, maka sudah sewajarnya bagi organisasi advokat untuk memeriksanya dalam ranah etika (kode etik) bahkan jika ada unsur pidananya harus dilanjutkan ke ranah pidana," ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dalam konteks proses hukum PK nya, terbongkar pertemuan antara Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriatna. "Kabarnya Jaksa Agung juga sedang memprosesnya, jika benar terbukti ada kolusi dalam konteks PK, maka semestinya juga dibawa ke ranah pidana," tegasnya.
(Baca juga: 1.462 Kasus Baru, Total 83.130 Orang Positif Covid-19)
Kemudian kata dia, tersebar foto Anita Kolopaking beserta suami bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin beserta istri. "Memang benar bahwa foto itu tidak bisa disimpulkan sebagai upaya lobi, selain terjadinya sebelum gaduh Djoko Tjandra yang buronan lenggang kangkung masuk ke Indonesia mengajukan PK, juga tidak ada bukti yang dapat membuktikan itu sebuah lobi," ujarnya.
Namun dia mengatakan, masuknya seorang buron ke Indonesia dengan mudah dan terkesan sudah disiapkan atau ada dugaan upaya prakondisi, sehingga dapat melakukan dan mengurus upaya hukumnya dengan lancar adalah indikasi adanya mafia yang tersebar di semua sektor birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum, imigrasi, kelurahan, pengadilan dan kepolisian.
"Bahkan mungkin kejaksaan dan ini juga sebuah penghinaan tidak hanya terhadap sistem penegakan hukum tapi juga sistem berbangsa dan bernegara. Karenanya, semua pihak jika dapat dibuktikan dan terbukti termasuk dugaan upaya lobi pada Ketua MA telah membantu buronan Djoko Tjandra harus dituntut dan diselesaikan secara pidana," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
