Kasus Lukas Enembe, KPK Blokir Rekening Senilai Rp81,8 Miliar dan SGD31.559
loading...
KPK memblokir rekening yang berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe senilai Rp81,8 miliar dan SGD31.559. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening yang berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe senilai Rp81,8 miliar dan SGD31.559.
"Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan SGD31.559," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).
Tak hanya itu, kata Ali, pihaknya juga telah melakukan penyitaan uang maupun aset dalam proses penyidikan perkara Lukas Enembe. Ali mengungkapkan uang yang telah disita senilai Rp50,7 miliar. Sedangkan aset yang disita yakni, emas batangan, cincin batu mulia, hingga empat unit mobil.
"Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan uang sekitar Rp50,7 miliar. Tim penyidik juga telah menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia dan empat unit mobil," jelas Ali.
Uang dan aset yang disita tersebut diduga hasil suap dan gratifikasi Lukas Enembe yang telah berubah bentuk. KPK membuka peluang menyelidiki dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lukas. Tapi saat ini, KPK masih fokus membuktikan pasal suap dan gratifikasi Lukas.
"Penanganan perkara dimaksud kami fokuskan lebih dahulu pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi. KPK terus kembangkan lebih lanjut perkara dimaksud dengan kemungkinan penerapan pasal maupun ketentuan undang-undang lainnya untuk mengoptimalkan asset recovery yang dinikmati tersangka," paparnya.
KPK memastikan bakal menuntaskan kasus korupsi Lukas Enembe. Saat ini, kasus tersebut dituntaskan lewat pemeriksaan saksi-saksi. KPK masih akan memanggil para saksi untuk penyidikan Lukas.
"Hingga kini tim penyidik telah memeriksa saksi sekitar 90 orang termasuk ahli digital forensik, ahli accoaunting forensik, dan ahli dari kesehatan," kata Ali.
Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).
"Tim telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan SGD31.559," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).
Tak hanya itu, kata Ali, pihaknya juga telah melakukan penyitaan uang maupun aset dalam proses penyidikan perkara Lukas Enembe. Ali mengungkapkan uang yang telah disita senilai Rp50,7 miliar. Sedangkan aset yang disita yakni, emas batangan, cincin batu mulia, hingga empat unit mobil.
"Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan uang sekitar Rp50,7 miliar. Tim penyidik juga telah menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia dan empat unit mobil," jelas Ali.
Uang dan aset yang disita tersebut diduga hasil suap dan gratifikasi Lukas Enembe yang telah berubah bentuk. KPK membuka peluang menyelidiki dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Lukas. Tapi saat ini, KPK masih fokus membuktikan pasal suap dan gratifikasi Lukas.
"Penanganan perkara dimaksud kami fokuskan lebih dahulu pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi. KPK terus kembangkan lebih lanjut perkara dimaksud dengan kemungkinan penerapan pasal maupun ketentuan undang-undang lainnya untuk mengoptimalkan asset recovery yang dinikmati tersangka," paparnya.
KPK memastikan bakal menuntaskan kasus korupsi Lukas Enembe. Saat ini, kasus tersebut dituntaskan lewat pemeriksaan saksi-saksi. KPK masih akan memanggil para saksi untuk penyidikan Lukas.
"Hingga kini tim penyidik telah memeriksa saksi sekitar 90 orang termasuk ahli digital forensik, ahli accoaunting forensik, dan ahli dari kesehatan," kata Ali.
Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur. Lukas ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Bos PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL).
Explore More