PP Persis: Kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 Bisa Picu Amarah

JAKARTA - Rencana kedatangan tim nasional sepak bola Israel Piala Dunia U-20 di Indonesia membuat polemik. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis ) Jeje Zaenudin, itu adala risiko paling ringan.

"Lebih jauhnya membuka peluang dan alasan bagi munculnya kemarahan yang berlebihan dari kalangan masyarakat yang kecewa. Yang bisa saja diprovokasi menjadi tindakan anarkistis," kata Jeje dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023).

Ketua MUI Bidang Seni, Budaya, dan Peradaban Islam ini mengingatkan semua pihak harus menyadari bahwa tensi politik pada 2023 sudah menghangat. Isu apa pun akan sangat mungkin digiring pada sentimen dan kepentingan politik. Terlebih, isu yang berhubungan dengan Israel sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia.



"Dalam situasi seperti ini, persatuan masyarakat dan integrasi nasional sepatutnya menjadi prioritas pemerintah. Dengan cara menghindari sikap atau kebijakan yang dapat membelah masyarakat," ujarnya.

Bagaimanapun, kata Jeje, menerima dan menjamin kehadiran Timnas Israel, akan menimbulkan pandangan masyarakat menjadi terbelah. Sebab yang diketahui dan diyakini mayoritas masyarakat Indonesia bahwa Israel sampai saat ini jelas-jelas sebagai penjajah bangsa Palestina.

Amanat Konstitusi

Dia mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia tegas menolak penjajahan. Itu sebabnya sampai saat ini Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jika timnas Israel dipaksakan hadir di Indonesia, masyarakat akan menilanya sebagai pelecehan atau bahkan pelanggaran sengaja terhadap Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945

"Apa arti menolak penjajahan di atas bumi dan tidak membuka hubungan diplomatik, jika dengan alasan olahraga dibolehkan? Lalu bagaimana jika kemudian dengan alasan bisnis dan perdagangan, atau pendidikan dan lain sebagainya? Sedang faktanya tindakan kekejaman dan kebrutalan tentara Zionis Israel kepada bangsa Palestina masih terus berlangsung,” tutur Ketua STAIPI Jakarta ini.



Hal yang sama disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Dia berpendapat agar negara bersikap konsisten sesuai amanat konstitusi. Penyelenggaraan ajang internasional apa pun, termasuk turnamen sepak bola, semestinya sejalan dengan ideologi politik negara tuan rumahnya.

“Baik sepak bola maupun urusan-urusan lain itu harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara,” kata Haedar di Yogyakarta, Selasa (14/3/2023) dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.

Menurut Haedar, sejauh negara memiliki perspektif tertentu terhadap sebuah ideologi politik, di samping ada tidaknya hubungan diplomatik, urusan lain bisa menyesuaikan.

“Sejauh negara itu masih punya kebijakan antiimperialisme, antikolonialisme, lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain itu harus menyesuaikan. Akibat tidak menyesuaikan, lalu terjadi masalah,” ujar dia.