Dukung Pidato Politik AHY, Ibas Tegaskan Demokrat Terus Bergerak
loading...
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan dukungan penuh pada pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (14/3/2023) kemarin. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) memberikan dukungan penuh pada pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Selasa (14/3/2023) kemarin. Di hadapan ribuan kader Partai Demokrat yang memadati Tennis Indoor Senayan, AHY menyampaikan 3 poin penting yang menjadi fokus Partai Demokrat.
“Apa yang disampaikan Mas AHY sejalan dengan kenyataan yang banyak kami temukan ketika turun ke lapangan atau dapil masing-masing,” ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
“Salah satunya adalah kelangkaan pupuk yang masih menjadi persoalan klasik dari tahun ke tahun dan sering kami dengar keluh kesahnya dari para petani maupun pekebun. Sebagai anggota DPR saya pun sudah berusaha perjuangkan. Kami ke PT Petrokimia Gresik menyampaikan langsung agar distribusinya merata, sampai ke daerah tepat waktu, terutama saat musim tanam,” sambungnya.
Selanjutnya, Ibas juga menyampaikan pendapat dan masukannya terkait permasalahan kemiskinan dan lowongan kerja yang terbatas. Demi menangani permasalahan ini,pemerintah harus menerapkan kembali dan bahkan memperluas berbagai kebijakan warisan masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai kebijakan lainnya yang tercakup dalam payung besar Strategi Empat Jalur, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment sembari menyesuaikan perkembangan jaman dengan kebijakan yang pro-technology,” paparnya.
Terkait sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional baik soal hukum dan keadilan maupun kelangsungan demokrasi, Ibas pun menegaskan agar ‘rule of law’ bukan sebatas slogan.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadikan ‘rule of law’ bukan hanya sebagai suatu slogan, melainkan praktik yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan/atau yang kuat menindas yang lemah. Karena saat ini bisa saja yang terjadi adalah ketidakadilan berjalan dalam prosedur yang dilindungi oleh ‘penguasa’,” tegas Ibas.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga memberikan dukungan pada apa yang disampaikan AHY terkait harapan dan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pemilu 2024 secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Untuk menjamin lancarnya pesta demokrasi tahun depan, masyarakat Indonesia harus mendorong supremasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Melalui upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi inilah, lanjutnya, isu krusial yang membahayakan pemilu dan demokrasi Indonesia saat ini dan nanti dapat ditangani.
“Apa yang disampaikan Mas AHY sejalan dengan kenyataan yang banyak kami temukan ketika turun ke lapangan atau dapil masing-masing,” ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (15/3/2023).
“Salah satunya adalah kelangkaan pupuk yang masih menjadi persoalan klasik dari tahun ke tahun dan sering kami dengar keluh kesahnya dari para petani maupun pekebun. Sebagai anggota DPR saya pun sudah berusaha perjuangkan. Kami ke PT Petrokimia Gresik menyampaikan langsung agar distribusinya merata, sampai ke daerah tepat waktu, terutama saat musim tanam,” sambungnya.
Selanjutnya, Ibas juga menyampaikan pendapat dan masukannya terkait permasalahan kemiskinan dan lowongan kerja yang terbatas. Demi menangani permasalahan ini,pemerintah harus menerapkan kembali dan bahkan memperluas berbagai kebijakan warisan masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat.
“Beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai kebijakan lainnya yang tercakup dalam payung besar Strategi Empat Jalur, yaitu pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment sembari menyesuaikan perkembangan jaman dengan kebijakan yang pro-technology,” paparnya.
Terkait sikap dan posisi Demokrat atas sejumlah isu nasional baik soal hukum dan keadilan maupun kelangsungan demokrasi, Ibas pun menegaskan agar ‘rule of law’ bukan sebatas slogan.
“Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk menjadikan ‘rule of law’ bukan hanya sebagai suatu slogan, melainkan praktik yang harus dilaksanakan oleh seluruh aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan/atau yang kuat menindas yang lemah. Karena saat ini bisa saja yang terjadi adalah ketidakadilan berjalan dalam prosedur yang dilindungi oleh ‘penguasa’,” tegas Ibas.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga memberikan dukungan pada apa yang disampaikan AHY terkait harapan dan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pemilu 2024 secara damai, jujur, adil, dan demokratis. Untuk menjamin lancarnya pesta demokrasi tahun depan, masyarakat Indonesia harus mendorong supremasi hukum dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Melalui upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi inilah, lanjutnya, isu krusial yang membahayakan pemilu dan demokrasi Indonesia saat ini dan nanti dapat ditangani.
