Kemendagri dan KPU Pastikan Pemilu Tetap Digelar pada 2024
loading...
A
A
A
Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan Pemilu 2024 itu sangat strategis, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia akan menghadapi hal yang baru dalam tata pemerintahan.
”Presiden dan wakil presiden sudah pasti baru, bupati, gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan memengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru," ujarnya.
Heddy memyebut lima syarat pemilu demokratis yakni regulasi yang jelas, penyelenggara yang mandiri, berintegritas dan kredibel, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif serta birokrasi yang netral.
Senada, anggota Perludem Titi Anggraini menegaskan pemilu wajib tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil juga harus bersifat nasional, tetap dan mandiri.
"Permasalahan yang terjadi saat Pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada Pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa," ucapnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan simpang siur informasi pelaksanaan pemilu ditunda itu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum, dan warga sipil yang masih memantik isu penundaan.
“Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas dan berintegritas. Berkualitas di sini yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah serta teduh dan menggembirakan. Sedangkan berintegritas yakni adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat serta fairness pemilih”, tuturnya.
Berdasarkan hasil Survey Poltracking Indonesia pada Januari 2023, sebanyak 71,9% masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, potensi partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi akan tinggi. Begitupun dengan hasil surve terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4% menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu
”Presiden dan wakil presiden sudah pasti baru, bupati, gubernur juga sudah pasti baru. Hal ini juga akan memengaruhi manajemen pemerintahan atau tata kelola yang berbeda, karena gaya kepemimpinan pun akan baru," ujarnya.
Heddy memyebut lima syarat pemilu demokratis yakni regulasi yang jelas, penyelenggara yang mandiri, berintegritas dan kredibel, peserta yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif serta birokrasi yang netral.
Senada, anggota Perludem Titi Anggraini menegaskan pemilu wajib tepat waktu dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil juga harus bersifat nasional, tetap dan mandiri.
"Permasalahan yang terjadi saat Pemilu 2019 sangat mungkin kembali terulang pada Pemilu 2024, sehingga perlu adanya komitmen dan pengawalan maksimal oleh semua otoritas dan elemen bangsa," ucapnya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan simpang siur informasi pelaksanaan pemilu ditunda itu terjadi karena ada beberapa elite politik dan elite pemerintah atau oknum, dan warga sipil yang masih memantik isu penundaan.
“Kita harus sepakat bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan berlangsung secara tepat waktu, berkualitas dan berintegritas. Berkualitas di sini yakni luber, jurdil, partisipasi pemilih tinggi, tidak ada pelanggaran berarti, biaya politik kampanye rendah serta teduh dan menggembirakan. Sedangkan berintegritas yakni adanya netralitas penyelenggara, netralitas pemerintah, netralitas pengawas, netralitas aparat keamanan, fairness partai dan kandidat serta fairness pemilih”, tuturnya.
Berdasarkan hasil Survey Poltracking Indonesia pada Januari 2023, sebanyak 71,9% masyarakat mengatakan siap untuk mencoblos, potensi partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 diprediksi akan tinggi. Begitupun dengan hasil surve terkait pengetahuan pemilih terhadap penyelenggaraan pemilu serentak, sebanyak 53,4% menyatakan sudah mengetahui informasi terkait pemilu
(cip)
Explore More