JCAF ke-16 Tekankan Pentingnya Gotong Royong Semua Pihak Dalam Pembangunan

JAKARTA - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menekankan pentingnya gotong royong dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan Kementerian PPN/Bappenas yang tengah mempersiapkan Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan.

Hal itu terungkap dalam Jurisdiction Collective Action Forum, Dialogue ke 16 (JCAF#16) yang digelar di Jakarta. Dalam dialog kali ini, ada tiga kabupaten yang dianggap mengalammi kemajuan. Di antaranya, Kabupaten Siak, Sigi dan Kubu Raya.

Kepala Sekretariat LTKL Gita Syahrani mengatakan, penyelenggaraan JCAF #16 kali ini memperkuat narasi kemajuan pembangunan di tingkat kabupaten melalui komitmen kebijakan sustainability.


“Terdapat beberapa pilar utama yang dibutuhkan supaya pendekatan yurisdiksi berhasil yakni, gotong royong multipihak di suatu lokasi yang berbasis administrasi untuk tujuan bersama dapat terwujud. Beberapa pilar utama tersebut antara lain, adanya target ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ucapnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Siak Wan Muhammad Yunus menyatakan pihaknya menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No 4 /2022 yang didukung oleh Peraturan Bupati No 22/2018 yang menjadi basis pembangunan berkelanjutan.

“Secara bertahap skema kemitraan lewat lahirnya Tim Sekretariat Siak Hijau di Mei 2022 menjadi realisasi komitmen pembangunan bersama. Kemudian pengembangan kelembagaan Tora, dan membangun platform akselerator sebagai upaya mendukung UMKM,” ucapnya.



Sedangkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kubu Raya Maria Agustina, menyampaikan, strategi Kepong Bakol atau gotong royong merupakan strategi pendekatan multi pihak untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis ramah lingkungan.

“Upaya tersebut didukung dengan kebijakan dan perbaikan tata kelola data lewat terbitnya aplikasi berbasis data dan informasi bernama Geoportal yang memungkinkan akses ke seluruh informasi terkait penduduk dan wilayah dalam satu platform. Aplikasi ini membantu pemerintah daerah dalam membuat arahan strategis pembangunan, sekaligus sebagai sumber data dan informasi bagi investor atau pihak yang ingin masuk ke Kubu Raya,” katanya.

Kepala Bappeda Kabupaten Sigi Sutopo Sapto Condro menjelaskan strateginya lewat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau, serta proses pembentukan forum multi pihak. Menurut dia, Kabupaten Sigi berupaya mengintegrasikan pembangunan hijau ke dalam perencanaan kabupaten, pengukuran target dan juga monitoring sistem untuk mengakses insentif atas realisasi Sigi Hijau.

“Kerja sama lintas pihak di tingkat Kabupaten menjadi penting untuk dapat bergotong royong merealisasikan Sigi Hijau sekaligus memonitor capaian Kabupaten Sigi secara berkala dan lebih intensif,” ucapnya.