Politikus PDIP Minta Pemerintah Segera Relokasi Warga di Sekitar Depo Plumpang
loading...
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah segera merelokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi terkait terbakarnya depo TBBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Pencopotan ini sebagai pertanggungjawaban publik Kementerian BUMN atas insiden yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia.
Setelah pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina, kata Deddy, langkah selanjutnya adalah menertibkan lahan dan kawasan buffer zone di depo Plumpang. Langkah ini memerlukan direksi berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan andal.
"Pengamanan objek vital Depo Plumpang sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab direksi terkait, melainkan korporasi secara keseluruhan dan Pemerintah Provinsi DKI," kata Deddy Yevry Sitorus, Rabu (8/3/2023).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, seorang pejabat setingkat direktur tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun. Sebab, penertiban kawasan Depo Plumpang terkait ribuan rakyat, mafia tanah, dan pengusaha yang semuanya bertali-temali.
"Karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang andal," katanya.
Menurut Deddy, direktur aset yang baru harus mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi holding dan sub holding Pertamina, mulai dari komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur, dan Pemerintah Provinsi DKI serta lembaga penegak hukum. Hal itu penting karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone berisiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.
"Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata Anggota DPR kelahiran Pematang Siantar ini.
Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen Direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga. "Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini," katanya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun kilang. "Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait," katanya.
Setelah pencopotan Direktur Aset dan Penunjang Bisnis Pertamina, kata Deddy, langkah selanjutnya adalah menertibkan lahan dan kawasan buffer zone di depo Plumpang. Langkah ini memerlukan direksi berkarakter kuat, tegas, serta mampu berkomunikasi dengan andal.
"Pengamanan objek vital Depo Plumpang sesungguhnya bukan semata-mata tanggung jawab direksi terkait, melainkan korporasi secara keseluruhan dan Pemerintah Provinsi DKI," kata Deddy Yevry Sitorus, Rabu (8/3/2023).
Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, seorang pejabat setingkat direktur tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan sudah berlangsung puluhan tahun. Sebab, penertiban kawasan Depo Plumpang terkait ribuan rakyat, mafia tanah, dan pengusaha yang semuanya bertali-temali.
"Karena itu, kami meminta agar Kementerian BUMN memilih pejabat pengganti yang memiliki karakter yang kuat, ketegasan, mampu melakukan kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan serta kemampuan komunikasi yang andal," katanya.
Menurut Deddy, direktur aset yang baru harus mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi holding dan sub holding Pertamina, mulai dari komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur, dan Pemerintah Provinsi DKI serta lembaga penegak hukum. Hal itu penting karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone berisiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.
"Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata Anggota DPR kelahiran Pematang Siantar ini.
Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen Direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga. "Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini," katanya.
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun kilang. "Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
