Politikus PDIP Minta Pemerintah Segera Relokasi Warga di Sekitar Depo Plumpang

Menurut Deddy, direktur aset yang baru harus mendapat dukungan penuh dari jajaran direksi holding dan sub holding Pertamina, mulai dari komisaris, sub holding niaga, kilang, infrastruktur, dan Pemerintah Provinsi DKI serta lembaga penegak hukum. Hal itu penting karena satu hingga tiga bulan ke depan adalah masa yang krusial untuk penertiban kawasan buffer zone berisiko tinggi dan seluruh lahan aset Pertamina di daerah itu.

"Direktur yang baru harus memastikan buffer zone yang terdampak kemarin tidak diduduki lagi oleh warga, sebab siapa yang bisa menjamin insiden yang sama tidak akan terulang lagi? Relokasi Depo TBBM Plumpang ke kawasan reklamasi New Priok akan membutuhkan waktu antara 4-5 tahun, sehingga faktor risiko tetap tinggi,” kata Anggota DPR kelahiran Pematang Siantar ini.

Deddy meminta agar Kementerian BUMN segera melakukan rekrutmen Direksi pengganti agar tidak kehilangan momentum. Pertamina harus segera membuat rencana penataan kawasan itu, melobi Kementerian PUPR dan Gubernur DKI Jakarta untuk relokasi warga. "Relokasi itu dilakukan baik di lahan aman milik Pertamina, atau lahan lain yang bisa disiapkan. Tidak mungkin hanya Pertamina sendiri yang menyelesaikan masalah ini," katanya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara ini berharap agar momentum ini digunakan sebaik-baiknya untuk penataan di lahan-lahan berisiko lainnya milik Pertamina, baik itu Depo TBBM ataupun kilang. "Segeralah merekrut direktur baru, time is crucial. Direktur utama Pertamina juga harus memastikan roadmap penataan dan kolaborasi antar sub holding yang saling terkait," katanya.