Ormas Perempuan Didorong Berperan Sukseskan Pemilu 2024

JAKARTA - Perempuan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia telah berkontribusi besar di bidang politik. Untuk itu, organisasi kemasyarakatan ( ormas ), khususnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, didorong mengambil momentum di Pemilu 2024 untuk menguatkan posisi perempuan.

Hal ini disampaikan Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Risandar Mahiwa dalam webinar bertajuk Peran Ormas Perempuan dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik dalam Mendukung Suksesnya Pemilu 2024, Senin (6/3/2023).

"Peran itu di antaranya meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu, sebagai calon maupun pemilih, pencegahan pemanfaatan anak dalam memproses kampanye, serta ikut serta dalam pengawasan pemilu," kata Risandar Mahiwa.

Dalam laporannya, Risandar mengatakan, keterwakilan perempuan di bidang politik dari hasil pemilu tahun 1999-2019 terjadi peningkatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan di partai politik, lembaga legislatif, maupun di lembaga penyelenggara pemilu.

Ormas Perempuan diharapkan dapat menjadi jalan memfasilitasi kebutuhan negara akan peran perempuan dalam politik. "Jumlah Ormas pada hari ini berjumlah 541.622 ormas. Dari jumlah itu, ormas perempuan yang bergerak tercatat jumlahnya 437 Ormas. Ini menandakan hanya 0,08% dari pada total jumlah ormas yang ada. Kami mendorong teman-teman berpartispasi, berserikat, dan berkumpul," katanya.

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar menyampaikan, tujuan pelaksanaan webinar ini untuk meningkatkan partisipasi politik dalam mendukung suksesnya Pemilu 2024. Menurutnya, tema ini penting untuk didialogkan kembali.

"Jadi tema perempuan dan politik itu memang selalu tema menarik dan tentu itu juga menjadi resep-resep ilmiah dan diskursus ilmiah, dan bahkan bahan-bahan riset seluruh dunia," katanya.

Menurut Bahtiar, dari 200 negara di dunia, politik dan perempuan masih menjadi masalah di berbagai negara. Di Indonesia, salah satunya ditunjukkan dengan penurunan jumlah ormas atau organisasi pergerakan di bidang perempuan.

"Ormas-ormas perempuan ini adalah candra dimukanya para kaum perempuan untuk memimpin. Apa pun bentuknya, perkumpulan, yayasan, asosiasi, Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM hanya sebagai wadah latihan berorganisasi kemasyarakatan. Saya kira menjadi penting untuk kita dorong dan terus digerakkan," katanya.

Kepada jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Bahtiar meminta agar menggerakkan kegiatan-kegiatan terkait perempuan dan politik. Dialog-dialog tentang perempuan dan politik adalah hal yang harus terus diperjuangkan tanpa henti.

"Ormas perempuan harus dirawat dan ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan," katanya.

Webinar yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 partisipan melalui link zoom. Beberapa narasumber yang dihadirkan antara lain Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, pemerhati Koalisi Politik Perempuan yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, Tenaga Ahli KPU Mega Yuda Rukmana, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak, Ciput Eka Purwianti.

Kemudian Ketua KOWANI Bidang Politik Dyah Anita Prihapsari, Direktur Eksekutif Algoritma/Dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia Phil Aditya Perdana, dan Pakar Komukasi Politik Presidium Asosiasi Ilmuan Komunikasi Politk Indonesia, Lely Arrianie.