Soal Putusan PN Jakpus, Mahfud MD: Pasti Ada Main di Belakangnya, Diabaikan Saja
Sabtu, 04 Maret 2023 - 15:15 WIB
loading...
A
A
A
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan pemerintah akan terus jalan dengan persiapan pemilu ini. Karena putusan ini salah kamar, menurutnya diabaikan saja kalau kemudian naik banding dan kalah lagi.
"Diabaikan saja karena ibarat begini, Saya memutuskan harus mengembalikan tanah kepada Pak Endin Soefihara dengan alamat Jalan Jati Nomor 3/26 sertifikat nomor sekian, ternyata tanah dengan spesifikasi nomor itu bukan ada di jalan jati tapi ada di jalan pisang, jauh. Itu kan enggak bisa dieksekusi, sama dengan itu. Ini salah dong, sudah diadili di PTUN masuk ke sini," papar Mahfud.
Namun, Mahfud melihat bahwa persoalan ini bagian dari pernah-pernik pemilu yang akan mewarnai perjalanan pemilu dalam waktu dekat ini. "Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya," imbuhnya.
Selain itu, Mahfud mengaku sudah menghubungi KPU untuk melakukan dua hal, yakni perlawanan KPU dengan jalur hukum yakni banding, dan yang lainnya berteriak bahwa putusan ini tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya.
"Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa Imam Marsudi misalnya dinyatakan bercerai dengan istrinya gitu, padahal istrinya enggak gugat, yang gugat orang lain, ya enggak bisa dieksekusi. Kira-kira itulah gambarnya soal keputusan ini sekarang gitu," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, KPU diperintahkan PN Jakarta Pusat untuk menunda pemilu sampai 2025. Putusan tersebut terkait dengan dikabulkannya gugatan Partai Prima, "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Sabtu (4/3/2023).
"Diabaikan saja karena ibarat begini, Saya memutuskan harus mengembalikan tanah kepada Pak Endin Soefihara dengan alamat Jalan Jati Nomor 3/26 sertifikat nomor sekian, ternyata tanah dengan spesifikasi nomor itu bukan ada di jalan jati tapi ada di jalan pisang, jauh. Itu kan enggak bisa dieksekusi, sama dengan itu. Ini salah dong, sudah diadili di PTUN masuk ke sini," papar Mahfud.
Namun, Mahfud melihat bahwa persoalan ini bagian dari pernah-pernik pemilu yang akan mewarnai perjalanan pemilu dalam waktu dekat ini. "Mungkin malam ini masih ribut, besok masih ribut dan seterusnya," imbuhnya.
Selain itu, Mahfud mengaku sudah menghubungi KPU untuk melakukan dua hal, yakni perlawanan KPU dengan jalur hukum yakni banding, dan yang lainnya berteriak bahwa putusan ini tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya.
"Kayak orang misalnya menyatakan hari ini saya memutuskan pengadilan bahwa Imam Marsudi misalnya dinyatakan bercerai dengan istrinya gitu, padahal istrinya enggak gugat, yang gugat orang lain, ya enggak bisa dieksekusi. Kira-kira itulah gambarnya soal keputusan ini sekarang gitu," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, KPU diperintahkan PN Jakarta Pusat untuk menunda pemilu sampai 2025. Putusan tersebut terkait dengan dikabulkannya gugatan Partai Prima, "Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya," tulis putusan PN Jakarta Pusat yang dikutip, Sabtu (4/3/2023).
Lihat Juga :
