Wapres: Kita Berharap Semua Pejabat Jujur Ketika Laporkan LHKPN
loading...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan agar semua pejabat pemerintah jujur ketika melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Foto/Setneg
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan agar semua pejabat pemerintah jujur ketika melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) . Apalagi, rendahnya pejabat yang melaporkan LHKPN ini menjadi sorotan masyarakat.
“Saya kira kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya ya baik yang eksekutif tentu terutama juga kita harapkan dari legislatif juga dari yudikatif semua melaporkan ini dengan jujur ya,” tegas Wapres kepada wartawan di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023).
Wapres pun menegaskan pemerintah akan mendong agar para pejabat tidak telat melaporkan LHKPN. “Dan kita harapkan itu, apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan. Nah itu pemerintah akan mendorong terus.”
Oleh karena itu, Wapres pun menekankan kepada seluruh pimpinan di KL untuk terus berperan aktif mengingatkan seluruh jajarannya dalam kepatuhan pelaporan LHKPN ini. Sehingga, transparansi kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
“Kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya untuk terus melaporkan LHK,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melaporkan LHKPN periode 2022 di lembaga legislatif baru 38%, eksekutif 53%, dan yudikatif 94,8%.
Padahal LHKPN menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi, kemudian asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran atas harta yang didapatkan para penyelenggara negara saat menjabat.
Selain itu, sorotan publik kepada pejabat semakin kencang setelah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang memamerkan kekayaannya namun belum melaporkan LHKPN.
“Saya kira kita terus meminta supaya laporan kekayaan itu dilaporkan semuanya ya baik yang eksekutif tentu terutama juga kita harapkan dari legislatif juga dari yudikatif semua melaporkan ini dengan jujur ya,” tegas Wapres kepada wartawan di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023).
Wapres pun menegaskan pemerintah akan mendong agar para pejabat tidak telat melaporkan LHKPN. “Dan kita harapkan itu, apalagi sekarang KPK sudah membuat pernyataan. Nah itu pemerintah akan mendorong terus.”
Oleh karena itu, Wapres pun menekankan kepada seluruh pimpinan di KL untuk terus berperan aktif mengingatkan seluruh jajarannya dalam kepatuhan pelaporan LHKPN ini. Sehingga, transparansi kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
“Kementerian kita harapkan terus mendorong karyawannya atau bawahannya untuk terus melaporkan LHK,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melaporkan LHKPN periode 2022 di lembaga legislatif baru 38%, eksekutif 53%, dan yudikatif 94,8%.
Padahal LHKPN menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi, kemudian asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran atas harta yang didapatkan para penyelenggara negara saat menjabat.
Selain itu, sorotan publik kepada pejabat semakin kencang setelah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang memamerkan kekayaannya namun belum melaporkan LHKPN.
(kri)
Explore More