Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu Bikin Kaget Hamdan Zoelva
Jum'at, 03 Maret 2023 - 09:15 WIB
loading...
Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 membuat kaget mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Foto/Dok MPI/Irfan Maulana
A
A
A
JAKARTA - Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024 membuat kaget mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva . Sebab, kata Hamdan, putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima itu tidak sesuai dengan kompetensinya.
Dalam cuitan akun media sosialnya, Hamdan menilai masih bisa diajukan upaya banding dan kasasi untuk melawan putusan PN Jakpus tersebut. "Saya sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari," ujar Hamdan Zoelva, Kamis (2/3/2023).
Dia juga menilai pemahaman dan kompetensi hakim PN Jakpus dalam memutuskan perkara tersebut perlu dipertanyakan. "Karena bukan kompetensinya. Jelas bisa salah paham atas objek gugatan," kata Hamdan.
Baca juga: MPR: Hakim PN Jakpus Ceroboh Putuskan Penundaan Pemilu
Dia menambahkan, seharusnya yang perlu dipahami bahwa sengketa pemilu itu, termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompetensi peradilan yakni Bawaslu dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PTUN), atau mengenai sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMH (perbuatan melawan hukum, red)," tuturnya.
Dalam cuitan akun media sosialnya, Hamdan menilai masih bisa diajukan upaya banding dan kasasi untuk melawan putusan PN Jakpus tersebut. "Saya sangat kaget membaca berita hari ini, PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari," ujar Hamdan Zoelva, Kamis (2/3/2023).
Dia juga menilai pemahaman dan kompetensi hakim PN Jakpus dalam memutuskan perkara tersebut perlu dipertanyakan. "Karena bukan kompetensinya. Jelas bisa salah paham atas objek gugatan," kata Hamdan.
Baca juga: MPR: Hakim PN Jakpus Ceroboh Putuskan Penundaan Pemilu
Dia menambahkan, seharusnya yang perlu dipahami bahwa sengketa pemilu itu, termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompetensi peradilan yakni Bawaslu dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PTUN), atau mengenai sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMH (perbuatan melawan hukum, red)," tuturnya.
Lihat Juga :
