MPR: Hakim PN Jakpus Ceroboh Putuskan Penundaan Pemilu
Jum'at, 03 Maret 2023 - 08:21 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) ceroboh memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Foto/Dok SINDO/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) ceroboh memerintahkan penundaan Pemilu 2024 . Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berpendapat, putusan PN Jakpus yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.
Basarah mengatakan, gugatan Partai Prima seharusnya diselesaikan dengan UU Pemilu, bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum. ‘’Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda Pemilu segara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal, hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,’’ ujar Basarah, Jumat (3/3/2023).
Padahal, kata dia, setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. “Akibat kecerobohan itu, PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda pemilu," ungkap Basarah.
Baca juga: Kritik Putusan PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu, Yusril: Hakim Keliru
Basarah menjelaskan, sengketa pemilu pada dasarnya adalah permasalahan yang tunduk pada lex specialis (hukum yang bersifat khusus) tentang hukum pemilu, dalam hal ini UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ‘’Partai Prima yang merasa dirugikan oleh verifikasi administrasi KPU hingga tidak lolos ke tahap verifikasi faktual seharusnya merupakan sengketa proses pemilu yang harus diproses lewat upaya hukum ke PTUN,’’ kata Ketua Fraksi PDIP itu.
Basarah mengatakan, gugatan Partai Prima seharusnya diselesaikan dengan UU Pemilu, bukan hukum perdata berupa perbuatan melawan hukum. ‘’Putusan pengadilan negeri yang meminta KPU menunda Pemilu segara jelas bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang secara jelas menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Padahal, hakim dalam memutus perkara juga harus berpedoman kepada UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi,’’ ujar Basarah, Jumat (3/3/2023).
Padahal, kata dia, setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. “Akibat kecerobohan itu, PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda pemilu," ungkap Basarah.
Baca juga: Kritik Putusan PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu, Yusril: Hakim Keliru
Basarah menjelaskan, sengketa pemilu pada dasarnya adalah permasalahan yang tunduk pada lex specialis (hukum yang bersifat khusus) tentang hukum pemilu, dalam hal ini UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. ‘’Partai Prima yang merasa dirugikan oleh verifikasi administrasi KPU hingga tidak lolos ke tahap verifikasi faktual seharusnya merupakan sengketa proses pemilu yang harus diproses lewat upaya hukum ke PTUN,’’ kata Ketua Fraksi PDIP itu.
Lihat Juga :
