Harga Beras Naik Memberatkan Masyarakat

Sudah lebih dari dua bulan terakhir harga komoditi beras naik cukup signifikan. Kenaikan harga bahan makanan pokok ini tentu sangat memberatkan masyarakat.

Pemerintah harus segera mencari solusi yang komprehensif agar harga beras ini segera kembali normal. Apalagi tidak lama lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri.

Di berbagai tempat kita lihat pemandangan cukup memilukan. Para ibu rumah tangga rela antre berjam-jam untuk mendapatkan beras murah dalam operasi pasar murah yang digelar Bulog maupun lembaga pemerintah lainnya. Apa yang dilakukan para ibu rumah tangga tersebut cukup rasional di tengah lonjakan harga beras yang semakin tinggi. Bagi masyarakat menengah ke bawah, kenaikan harga bahan pokok sangat memukul kehidupan sehari-hari mereka.

Sehingga mereka rela berpanas-panasan untuk mendapatkan beras murah. Mereka sudah tidak peduli soal kualitas beras. Yang penting ada beras. Supaya dapur bisa mengepul.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut sebanyak 167 kabupaten kota mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, pada Jumat (10/2) harga beras kualitas medium II dibanderol Rp12.950 per kg dan Rp13.050 per kg untuk kualitas medium I.

Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi kenaikan harga beras dengan melihat berbagai fenomena pada beberapa bulan terakhir seperti stok beras. Karena itu, hal ini bisa dikatakan sebagai kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. Ada sejumlah faktor yang membuat harga beras naik.

Pertama, kenaikan harga beras disebabkan oleh kurangnya pasokan yang beredar di masyarakat. Seharusnya Bulog dan lembaga terkait sudah bisa membaca fenomena ini jauh-jauh hari. Sehingga bisa memaksimalkan stok beras nasional. Atau jika memang produksi nasional kurang, pemerintah bisa langsung melakukan impor untuk menjaga stok stabil di pasar.

Disinilah peran pemerintah tidak berfungsi optimal karena tidak bisa menjaga persediaan beras di pasar cukup. Bisa jadi tidak adanya koordinasi antarlembaga terkait atau pemerintah pusat dan daerah sebagai biang keladi permasalahan ini.

Kementerian Perdagangan beralibi bahwa penyebab kenaikan harga beras disebabkan produksi beras nasional belum memasuki musim panen raya. Dengan data tersebut, sudah seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah cepat dengan berbagai cara, salah satunya melakukan impor beras.

Meskipun kebijakan impor beras ini harus dilakukan secara hati-hati dan cermat supaya tidak mengganggu produksi beras nasional. Apalagi diketahui bahwa stok beras di Bulog pada November tahun lalu sudah mulai menipis. Sehingga seharusnya pemerintah bisa mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi. Keran impor beras memang sudah dilakukan namun berasnya belum datang sehingga terjadi kelangkaan di pasar.

Kedua, adanya mafia yang dengan seenaknya mempermainkan harga beras dengan semena-mena. Mereka menimbun beras sehingga terjadi kelangkaan beras di masyarakat. Keberadaan mafia beras ini tentu sangat merugikan karena mereka menangguk untung yang besar di atas penderitaan masyarakat.

Keberadaan mafia itu nyata sehingga perlu diberantas. Apalagi, sekarang ini sudah ada Satgas Pangan yang bisa harus bergerak cepat untuk memburu para mafia sehingga tidak berani lagi melakukan penimbunan yang mengganggu stabilitas harga beras.

Apalagi, ternyata dengan kenaikan harga beras ini kemudian dimanfaatkan oleh para oknum pedagang dengan mengoplos beras kualitas baik dengan kualitas yang kurang baik. Beras oplosan itu kemudian dijual dengan harga yang tinggi yang tidak sesuai dengan kualitas berasnya.

Ada juga oknum yang menjual beras dari Bulog dengan harga yang lebih tinggi. Hal itulah semakin membuat harga beras semakin tidak bisa dikendalikan lagi oleh pemerintah.

Dengan fenomena ini, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi harga beras yang kian melambung. Jika tidak segera diatasi, kenaikan harga beras ini bisa memicu inflasi semakin tinggi.

Tak hanya beras, pemerintah juga harus terus menjaga stabilitas harga komoditas lainnya sehingga tidak memberatkan masyarakat. Yang paling penting adalah pemerintah harus terus mendorong swasembada pangan sehingga tidak tergantung lagi pada impor. Kapan kita bisa swasembada beras?