Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Berpotensi Gerus Hak dan Kebebasan Rakyat

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan partainya menolak wacana untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup . Menurutnya, sistem tersebut akan menggerus hak dan kebebasan rakyat.

"Sistem proporsional tertutup berpotensi akan menggerus hak dan kebebasan rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif secara langsung dalam pemilu," ujar Syaikhu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2023 bertema "Menang Bersama Rakyat" di Jakarta, Sabtu (25/2/2023).

"Oleh karena itu, PKS konsisten memperjuangkan penolakan terhadap adanya wacana perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup," sambung dia.

Dia mengatakan adanya wacana untuk mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup di saat proses dan tahapan pemilu sudah berjalan sungguh tidaklah bijak.

Sebab menurutnya perubahan di tengah jalan akan mengacak-acak perencanaan. Serta sistem yang telah dirancang oleh semua unsur yang terlibat dalam pemilu, baik penyelenggara maupun peserta pemilu.

"Ibarat membeli “kucing dalam karung”, nasib kita 5 tahun mendatang dipertaruhkan oleh seorang caleg dimana rakyat tidak tahu siapa namanya, serta apa visi-misi dan program kerjanya," tandasnya.

Syaikhu melanjutkan setiap sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun mempertahankan sistem pemilu tetap proporsional terbuka adalah pilihan paling tepat dan terbaik untuk saat ini.

Ditambahkannya, PKS masuk ke dalam delapan parpol yang sepakat menyatakan sikap penolakan. Bahkan PKS menjadi salah satu pihak terkait di MK dalam Judicial Review sistem pemilu.

"Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi mampu mengambil keputusan bijak untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka," tutupnya.