Koalisi Parpol Belum Tetapkan Capres-Cawapres karena PDIP

JAKARTA - Setidaknya tiga koalisi parpol mengadapi Pilpres 2024 telah terbentuk. Golkar, PAN dan PPP bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS membentuk Koalisi Perubahan. Sementara Gerindra membuat poros dengan PKB yang disebut Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Tetapi, kurang dari 365 hari Pilpres 2024, ketiga koalisi parpol itu belum juga mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang akan diusung. Dari tiga kelompok ini, hanya Koalisi Perubahan yang telah menyepakati capres. Tapi soal cawapres, sekali lagi masih menunggu situasi.

Pengamat Politik dari Citra Institute Yusak Farchan mengatakan Pemilu 2024 lebih menarik kalau dibandingkan dengan Pemilu 2019. Waktu itu, 17 bulan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres tanggal 4-10 Agustus 2018, baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres, kendati pada 2016 Golkar menyatakan dukungan kepada Jokowi yang dipertegas lagi di 2017.



"Setelah itu baru disusul parpol lain seperti PSI, PPP, Partai Perindo. PDIP sendiri merupakan parpol ke-8 yang mengumumkan Pak Jokowi sebagai capres," kata Yusak di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (17/2/2023).

Yusak menilai, pencalonan menarik karena tidak hanya melihat di mana calon bernaung. Masalah timing juga penting untuk yang menjadi pertama mengumumkan capres. Itu sebabnya, tak heran bila sikap PDIP pun ditunggu banyak pihak, khususnya parpol.

"Makanya sikap PDIP, memang ditunggu banyak pihak, bukan hanya ditunggu oleh masyarakat tetapi juga ditunggu oleh partai-partai politik. KIB juga masih menunggu, sekalipun KIB sudah terbentuk Mei 2022," ujarnya.

Soal lambannya ritme kandidasi Pilpres 2024 ketimbang 2019, Yusak menyebut hal ini disebabkan profil calon. Pada 2019 masih ada kandidat petahana yakni Jokowi, yang keyakinan menangnya lebih besar. Tetapi saat ini jarak elektabilitas Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo masih sangat tipis. Ini juga menyebabkan parpol agau koalisi parpol belum percaya diri mendeklarasikan capres-cawapres.

Dekan FISIP Universitas Soetomo ini bahkan melihat ada skenario dua putaran. Dengan ketentuan presidential threshold 20%, Koalisi Perubahan lebih banyak kursinya yakni 28%, disusul KIB, KIR dan PDIP, sehingga mungkin saja jika nantinya ada 4 pasang calon meskipun perkembangan politik akan dinamis.



"Tetapi yang bisa kita tangkap adalah hadirnya lebih dua pasang calon ini saya kira akan menghadirkan iklim kompetisi yang baik. Sekaligus memberikan ruang bagi rakyat memberikan ruang baik bagi masyarakat sekaligus memberikan alternatif-alternatif pilihan bagi masyarakat untuk memilih, karena kita belajar dari 2019 lalu ini gejala divided society ini sangat tinggi sekali bahkan polarisasi masyarakat ini berlangsung secara ekstrem sekali, secara diametra bahkan pasca pemilu, ini tentu kita harus evaluasi bersama," tandasnya.

PDIP Tolak Bergabung Koalisi Perubahan

Satu-satunya parpol yang belum berkoalisi adalah PDIP. Ini wajar karena sebagai partai pemilik kursi parlemen terbanyak, posisi PDIP adalah menggandeng atau mengajak masuk, bukan sebaliknya. dalam dialog di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (16/2/2023), politikus PDIP Masinton Pasaribu kembali menegaskan komitmen PDIP untuk berkoalisi.

Menurut dia, PDIP dapat berkoalisi dengan koalisi mana pun kecuali satu, yaitu Koalisi Perubahan. "Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita menjajaki kerja sama dulu. Artinya kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf," kata Masinton.

Menanggapi hal ini, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani bisa memahaminya. "Bisa jadi secara pribadi beliau ada ketidaknyamanan untuk bersanding dengan partai oposisi atau dengan figur yang diusung sebagai Capres dari Koalisi Perubahan, yakni Mas Anies," tambah Kamhar.

"Apa pun alasan Bang Masinton, akan lebih bijak jika memahami pemeo dalam politik tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Serta segala sesuatunya mungkin dalam politik. Jika memahami ini mestinya sebagai politisi akan jauh dari cara pandang yang eksklusif," kata Kamhar.