Komisi III DPR Apresiasi Hakim Kabulkan Status Justice Collaborator Richard Eliezer

Kamis, 16 Februari 2023 - 08:30 WIB
loading...
Komisi III DPR Apresiasi...
Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi dikabulkannya status justice collaborator Richard Elieeer alias Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Foto: MPI/Arif Julianto
A A A
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan status saksi pelaku yang membantu atau justice collaborator Richard Eliezer. Inilah yang menjadiikan dasar hakim menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi sikap hakim. Memang, seorang justice collaborator di luar negeri umumnya dibebaskan. Tetapi dia mengaku tak ingin masuk pada vonis hakim.

"Kita memandang positif ya, bukan sesuai nggaknya (berat hukuman), itu kewenangan majelis hakim. Tetapi memandang positif diterapkannya konsep justice collaborator dalam perkara ini," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2023).

Baca juga: Richard Eliezer Divonis 1,5 Tahun, Ini Pertimbangan Hakim

Habiburokhman menilai, dikabulkannya status justice collaborator Richard Eliezer adalah praktik baru dalam hukum pidana di Indonesia. Ia pun merasa hal ini bisa memberikan dampak baik bagi iklim hukum pidana di dalam negeri.

"Ke depan, ya itu kalau ada orang yang bermasalah dengan hukum, dia punya rahasia besar yang bisa mengungkap satu hal yang tidak mungkin diketahui publik, tapi dia ungkap, nah dia dianggap berjasa makanya mendapatkan reward itu, hukuman yang lebih ringan," ucap Habiburokhman.



Sebagai informasi majelis hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan status JC Richard dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Selanjutnya Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan amicus uriae atau sahabat pengadilan dari sejumlah pihak seperti, ICJR, Ikatan Alumni Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni, dan Aliansi Akademi Indonesia.
(muh)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ferdy Sambo Kuliah S2...
Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas Cibinong, Ini Penjelasan Ditjen Pemasyarakatan
Ferdy Sambo Kuliah S2...
Ferdy Sambo Kuliah S2 di Lapas Cibinong, Ambil Magister Teologi
Putri Candrawathi Istri...
Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo Terima Remisi Khusus Natal 1 Bulan
Putri Candrawathi Istri...
Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J Dapat Remisi 9 Bulan
7 Fakta Menarik Seputar...
7 Fakta Menarik Seputar Rompi Tahanan Pink yang Dipakai Harvey Moeis
Megawati Setiap Lihat...
Megawati Setiap Lihat Polisi Jadi Ingat Kasus Ferdy Sambo
Terlibat di Kasus Ferdy...
Terlibat di Kasus Ferdy Sambo, Kini Chuck Putranto Jabat Kabagbinopsnal Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Jejak Karier Hendra...
Jejak Karier Hendra Kurniawan, Mantan Polisi Anak Buah Ferdy Sambo yang Bebas Bersyarat
Gugat Restitusi Rp7,5...
Gugat Restitusi Rp7,5 M, Sidang Keluarga Brigadir J ke Ferdy Sambo Dkk ditunda
Rekomendasi
Pemprov DKI Telusuri...
Pemprov DKI Telusuri Lahan Warga Pinggir Rel Pejompongan yang Terancam Digusur, Pramono: Saya Ingin Memanusiakan Orang
Rakernas XVIII APEKSI...
Rakernas XVIII APEKSI Hasilkan 10 Rekomendasi untuk Perkuat Pembangunan Perkotaan
Jadi Anak Presiden dan...
Jadi Anak Presiden dan Jabat Panglima Militer, Jenderal Ini Seenaknya Menutup Media
Berita Terkini
Gus Ipul Dukung Usulan...
Gus Ipul Dukung Usulan Sutan Takdir Alisjahbana Jadi Pahlawan: Pejuang Bahasa Indonesia
KPK terkait OTT Bupati...
KPK terkait OTT Bupati Langkat: Suap Proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim
3 Pejabat Bea Cukai...
3 Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap Rp63,5 Miliar Terkait Kasus Impor Barang
Petisi Ahli Tampung...
Petisi Ahli Tampung Seluruh Masukan Organisasi Hukum Terkait RUU Advokat
PAN Tak Beri Bantuan...
PAN Tak Beri Bantuan Hukum ke Bupati Langkat yang Kena OTT KPK, Viva Yoga: Tanggung Jawab Pribadi
MUI Susun Naskah Akademik...
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti
Infografis
18 Negara dengan Gaji...
18 Negara dengan Gaji Anggota DPR Tertinggi di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved