MPR Disarankan Segera Lantik Wakil Ketua Baru
Rabu, 15 Februari 2023 - 21:51 WIB
loading...
Gedung DPR, MPR, dan DPD. Foto: Ilustrasi/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) disarankan segera melantik Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. MPR dinilai tak perlu menunggu proses hukum yang diajukan Fadel Muhammad selesai.
“Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Rabu (15/2/2023).
Hal tersebut dikatakannya terkait Tamsil Linrung yang belum dilantik sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Fadel Muhammad. Fadel diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua MPR. Karena masih menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad, proses pelantikan itu belum dilakukan.
Baca juga: Daftar Ketua MPR Era Reformasi, Nomor 4 Mantan Ajudan Bung Karno
Margarito mengatakan bahwa semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” katanya.
MPR dinilai tak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung sebagai pengganti Fadel Muhammad. MPR dinilai bisa segera mengambil keputusan jika faktanya cukup, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad.
Hal senada dikatakan oleh Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti. Dia menilai MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil.
“Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” tutur Ray.
Lebih lanjut dia menuturkan, masalah tersebut lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, DPD pun harus menyuarakan masalah tersebut lebih kuat jika ingin segera ada penggantian. Menurutnya, bakal lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Fadel Muhammad, Pitra Romadoni Nasution pun merespons saran dari Margarito Kamis. “Itu kan hanya menyarankan. Jadi, saran (Margarito, red) itu tidak berlandaskan pada hukum, tapi hanya pendapat pribadinya secara hukum,” kata Pitra dikonfirmasi.
Dia mengatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki setiap warga. Dia melanjutkan, proses hukum yang sedang berjalan itu sudah dilindungi oleh negara.
“Karena memang itu belum inkrah, artinya sengketa yang terjadi di antara permasalahan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang. Kalau belum inkrah kan masih ada upaya hukum yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu kepastian hukum,” tuturnya.
Menurut dia, saran tersebut tidak bisa dijadikan dasar atau patokan untuk mengambil suatu kebijakan. “Semua pihak harus menunggu permasalahan tersebut sampai berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.
“Jadi terletak pada apakah fakta yang dipakai (dalam pencopotan Fadel, Red) cukup atau tidak. Kalau faktanya cukup maka MPR tidak perlu menunggu proses hukum. Bahkan bisa diabaikan,” kata Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Rabu (15/2/2023).
Hal tersebut dikatakannya terkait Tamsil Linrung yang belum dilantik sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Fadel Muhammad. Fadel diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua MPR. Karena masih menunggu proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad, proses pelantikan itu belum dilakukan.
Baca juga: Daftar Ketua MPR Era Reformasi, Nomor 4 Mantan Ajudan Bung Karno
Margarito mengatakan bahwa semuanya tinggal kemauan MPR. “Kalau MPR mau sebenarnya mereka punya dasar untuk melakukan tindakan itu (melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel, Red),” katanya.
MPR dinilai tak perlu ragu untuk melantik Tamsil Linrung sebagai pengganti Fadel Muhammad. MPR dinilai bisa segera mengambil keputusan jika faktanya cukup, tanpa harus menunggu selesainya proses hukum yang dilakukan Fadel Muhammad.
Hal senada dikatakan oleh Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti. Dia menilai MPR bisa saja langsung mengganti Fadel dengan Tamsil.
“Kalau nanti ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tinggal disesuaikan saja dengan putusan pengadilan,” tutur Ray.
Lebih lanjut dia menuturkan, masalah tersebut lebih tergantung pada kemauan internal MPR. “Apakah MPR mau mempercepat atau memang memperlambat. Karena tidak ada ketentuan yang khusus mengatur itu,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, DPD pun harus menyuarakan masalah tersebut lebih kuat jika ingin segera ada penggantian. Menurutnya, bakal lebih baik jika pimpinan MPR segera melakukan penggantian. “Lebih baik dilantik saja dulu (Tamsil, Red). Kalau nanti ada keputusan baru ya sesuaikan dengan keputusan itu,” pungkasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Fadel Muhammad, Pitra Romadoni Nasution pun merespons saran dari Margarito Kamis. “Itu kan hanya menyarankan. Jadi, saran (Margarito, red) itu tidak berlandaskan pada hukum, tapi hanya pendapat pribadinya secara hukum,” kata Pitra dikonfirmasi.
Dia mengatakan bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki setiap warga. Dia melanjutkan, proses hukum yang sedang berjalan itu sudah dilindungi oleh negara.
“Karena memang itu belum inkrah, artinya sengketa yang terjadi di antara permasalahan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan yang berwenang. Kalau belum inkrah kan masih ada upaya hukum yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu kepastian hukum,” tuturnya.
Menurut dia, saran tersebut tidak bisa dijadikan dasar atau patokan untuk mengambil suatu kebijakan. “Semua pihak harus menunggu permasalahan tersebut sampai berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
