Massa PB KAMI Desak Firli Bahuri Mundur dari Ketua KPK

JAKARTA - Massa dari Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mundur dari jabatannya. Desakan itu disampaikan mereka saat unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/2/2023) siang.

Para aktivis berseragam putih merah itu melakukan orasi bergantian dari atas mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Puluhan aktivis lainnya mengacung-acungkan poster tuntutan dan bendera lambang organisasi.

Sebagian dari mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan KAMI. Aksi di Gedung Merah Putih itu dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Ketua Umum PB KAMI Sultoni mengungkapkan, pihaknya meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk memberi penjelasan atas maraknya baliho atau spanduk bergambar dirinya yang terpasang di sejumlah lokasi.



Bahkan, kata Sultoni, baru-baru ini sejumlah spanduk terkait Resepsi Satu Abad NU bergambar Firli terpasang di sejumlah titik di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurutnya, apabila Firli ikut andil dalam pembuatan dan pemasangan spanduk dan baliho tersebut, maka secara etik melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 Tahun 2020.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa semua anggota Dewas harus loyal pada KPK dan mengesampingkan kelompok pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas. Dia melanjutkan, pimpinan KPK tidak akan bisa profesional menjalankan tugas apabila masuk politik praktis.

“Jangan sampai spanduk atau baliho tersebut dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatan,” ujarnya di sela aksi.

Terlebih, lanjut dia, menjelang tahun politik, beredar kabar bahwa Firli akan maju sebagai salah satu bakal calon wakil presiden. Sultoni tidak yakin pembuatan baliho dan spanduk Firli adalah atas inisiatif dan sukarela masyarakat.

Sultoni meminta agar Dewas KPK berperan aktif memeriksa kemunculan berbagai baliho atau spanduk tersebut. Bahkan, karena terlalu banyak kontroversi, PB KAMI mendesak Firli mundur dari jabatan ketua KPK. Dia mengingatkan bahwa Firli pernah mendapat sanksi peringatan dari Dewas KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penyewaan helikopter untuk kepentingan pribadi.

Dia menilai masyarakat saat ini memprioritaskan membeli kebutuhan pokok ketimbang membuat spanduk untuk tokoh tertentu. “Jangan sampai ada gratifikasi di balik pembuatan spanduk dan baliho ini,” pungkasnya.

SINDOnews telah mencoba mengonfirmasi Firli terkait aksi demo tersebut. Namun hingga kini belum mendapatkan respons.