Fahri Hamzah Kritik Pedas Praktik Utang Piutang untuk Pemilu, Sindir Siapa?
Selasa, 14 Februari 2023 - 10:01 WIB
loading...
Fahri Hamzah mengkritik praktik utang piutang untuk pemilu ketika isu. Foto/Instagram @fahrihamzah
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengkritik pedas fenomena utang piutang di belakang layar pemilu dengan janji pelunasan setelah berkuasa. Mantan Wakil Ketua DPR ini menilai, janji pelunasan setelah berkuasa seperti itu bisa dianggap sebagai bentuk perencanaan korupsi yang kasat mata.
"Praktik pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Praktik seperti ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” kata Fahri dalam cuitannya @Fahrihamzah yang dikutip, Selasa (14/2/2023).
Baca juga: Jawaban Anies Saat Ditanya Perjanjian Bayar Utang Bila Kalah di Pilkada 2017
Mantan anggota Komisi III DPR ini menyarankan, jika seseorang tidak memiliki logistik memadai, jangan memaksakan diri maju sebagai kandidat, apalagi sampai diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Jangan sampai seorang calon pemimpin merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.
"Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan nggak maju. Kita jangan pernah merasa seolah (saking bangsa ini memerlukan kita), lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu," tegasnya.
"Praktik pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi. Praktik seperti ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” kata Fahri dalam cuitannya @Fahrihamzah yang dikutip, Selasa (14/2/2023).
Baca juga: Jawaban Anies Saat Ditanya Perjanjian Bayar Utang Bila Kalah di Pilkada 2017
Mantan anggota Komisi III DPR ini menyarankan, jika seseorang tidak memiliki logistik memadai, jangan memaksakan diri maju sebagai kandidat, apalagi sampai diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Jangan sampai seorang calon pemimpin merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.
"Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan nggak maju. Kita jangan pernah merasa seolah (saking bangsa ini memerlukan kita), lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu," tegasnya.
Lihat Juga :
