Beredar Surat Perjanjian Anies dan Sandi, Erwin Aksa: Bukan Itu yang Saya Lihat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menyatakan tidak pernah memegang surat perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang asli. Namun ia memastikan surat yang dibuat saat Pilkada DKI Jakarta 2017 itu tidak seperti yang beredar luas di media sosial.

"Saya nggak pernah pegang aslinya dan bukan itu yang saya lihat," kata kepada MNC Portal Indonesia, Minggu, (12/2/2023).

Untuk diketahui, media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat pernyataan pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Di dalamnya tertulis, Anies meminjam uang dengan total Rp92 Miliar kepada Sandiaga Uno untuk dana kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.



Tercantum dalam surat pernyataan itu dibuat pada 9 Maret 2017 dan ditandatangani oleh Anies Baswedan di atas materai 6000. Tertulis nama Erwin Aksa dalam surat itu sebagai pihak penjamin.

Terdapat tujuh poin dalam surat yang dilengkapi identitas Anies Baswedan seperti tempat, tanggal lahir, alamat, dan nomor KTP. Berikut ini rinciannya:

1. Surat pernyataan ini adalah tambahan dari surat pernyataan pengkuan utang pertama yang dibuat tertanggal 2 Januari 2017 dengan Dana Pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) (Pengakuan Hutang 1) dan surat pernyataan pengakuan hutang kedua tertanggal 2 Februari 2017 dengan Dana Pinjaman sebesar Rp30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah) (Pengakuan Hutang II).

2. Saya mengakui meminjam uang kembali sebesar Rp42.000 000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) dari Bapak Sandiaga S Uno tanpa jaminan dan tanpa bunga (Dana Pinjaman III) pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70% dari total biaya pada Kampanye Putaran II Pilkada DKI 2017 (total biaya 60 miliar rupiah) di mana Dana Pinjaman III tersebut akan diserahkan oleh Bapak Sandiaga S Uno langsung kepada Tim Kampanye.

Baca juga: Jawaban Anies Saat Ditanya Perjanjian Bayar Utang Bila Kalah di Pilkada 2017

3. Dengan demikian Saya mengakui total jumlah Dana Pinjaman I, Dana Pinjaman II, dan Dana Pinjaman III adalah sebesar Rp92.000 000.000,00 (sembilan puluh dua miliar rupiah).

4. Saya mengetahui bahwa Dana Pinjaman III tersebut berasal dari pihak ketiga dan Bapak Sandiaga S Uno menjamin secara pribadi pembayaran kembali Dana Pinjaman III tersebut kepada pihak ketiga.

5. Bapak Sandiaga S Uno mengetahui bahwa baik Dana Pinjaman I, Dana Pinjaman II maupun Dana Pinjaman III ini bukanlah untuk kepentingan pribadi Saya namun diperlukan sebagai dana Kampanye Pilkada DKI 2017 karena dana yang dijanjikan oleh Bapak Aksa Mahmud/Erwin Aksa (Pihak Penjamin), berdasarkan kesepakatan antara Bapak Aksa Mahmud dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra yang mana Saya tidak menghadiri pertemuan/kesepakatan tersebut, sampai saat ini belum juga tersedia.

6. Saya berjanji dan bertanggung jawab akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian Dana Pinjaman III tersebut jika Saya dan Bapak Sandiaga S Uno tidak terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pikada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan Pihak Penjamin.

7. Dalam hal Saya dan Bapak Sandiaga S Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S Uno berjanji untuk menghapuskan Dana Pinjaman I, II, dan III serta membebaskan Saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana Pinjaman I, II, dan III tersebut. Mekanime penghapusan Dana Pinjaman I, II, dan III tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Saya dan Bapak Sandiaga S Uno.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan mengenai polemik utang saat menjadi tamu di Podcast Marry Riana, Sabtu (11/2/2023).

"Kenapa kalau kalah malah bayar? Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan, maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan (uangnya) saya mulai bisnis mungkin, saya usaha apa pun supaya (dapat) mengembalikan," ujar Anies.

Sedangkan jika terpilih, kata Anies, ia tidak membayar utang tersebut dengan uang. Melainkan, dengan perubahan, dengan cara agar Jakarta menjadi kota yang maju dan sejahtera. "Sebaliknya bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uangnya, usaha. Tapi begitu menang saya dari pemerintahan malah tidak usah, justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta lebih baik," paparnya.

Anies ingin mereka yang ingin berkontestasi di dunia di pemerintahan mengikuti rekam jejaknya. Hal ini, agar para pejabat fokus membangun daerahnya bukan malah mencari cara untuk bisa mengembalikan uang kampanye.

"Saya berharap pola ini menjadi bahan referensi untuk dipikirkan bahwa mendukung itu untuk perubahan bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege-privilege," katanya.