Ajak Golkar Merapat, Koalisi Perubahan Ingin Duet Anies-Airlangga?

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengajak Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy lewat pantun saat menyambangi Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).

Adapun Koalisi Perubahan mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Sementara itu, Golkar merupakan salah satu partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga saat ini, KIB belum membeberkan siapa yang bakal diusung sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Namun, internal Golkar menginginkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto untuk maju sebagai capres 2024.





Lalu, apakah ajakan PKS tersebut merupakan upaya untuk menduetkan Anies dengan Airlangga maju ke Pilpres 2024?

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Power Ikhwan Arif, safari politik Koalisi Perubahan merupakan bentuk untuk taring koalisi yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah sepakat mengusung Anies Baswedan. “Tujuannya tidak lain untuk menaikkan harga tawar Koalisi Perubahan di hadapan koalisi lain,” kata Ikhwan Arif kepada SINDOnews, Sabtu (11/2/2023).

Dia melihat Koalisi Perubahan menyodorkan nama Anies kepada poros lain. “Ini bentuk tawaran politik yang berulang kali dilakukan poros perubahan terutama ke Partai Golkar,” tuturnya.



Dia berpendapat, Koalisi Perubahan lebih terbuka kepada Golkar karena KIB belum menentukan secara resmi siapa yang bakal diusung pada Pilpres 2024. “Apalagi sebelumnya Ketua Umum Golkar membuka pintu komunikasi politik dengan Partai Nasdem yang merupakan partai yang pertama sekali secara lantang mengusung Anies,” ungkapnya.

Dia melihat secara hitung-hitungan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, Koalisi Perubahan dan KIB sama-sama kuat. “Kalau untuk hitungan nominasi bakal cawapres, poros perubahan langkah politiknya lebih gercep (gerak cepat, red),” tuturnya.

Selain itu, kata dia, karena KIB sejauh ini menggadang-gadang tokoh luar seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dia juga melihat Koalisi Perubahan berupaya membuat lawan goyah dengan mengajak Golkar bergabung.



“Bukan keinginan mengawinkan Anies dan Airlangga, karena poros perubahan bisa bubar kalau yang diambil tokoh partai politik di luar poros perubahan. Poros perubahan lebih menunjukkan taring untuk menawarkan kandidat dari partai politiknya sendiri, bukan untuk menawarkan posisi cawapres bagi Airlangga, ini yang menurut saya lebih kepada menggoda koalisi lain untuk tertarik bergabung dengan gagasan perubahan yang ditawarkan ketiga partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyangkal tujuan PKS mengajak Golkar bergabung untuk menduetkan Anies dengan Airlangga. “Enggak,” singkat Kamhar Lakumani kepada SINDOnews, Jumat (10/2/2023).

Diketahui, Koalisi Perubahan sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Bahkan, angkanya sudah melebihi.

Diketahui, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

“Sudah lebih. Tiga partai ini untuk jumlah kursinya di DPR sebesar 28%, sementara syarat pencalonan sesuai presidential threshold hanya sebesar 20%,” kata Kamhar.

“Nasdem 10,2% atau 59 kursi, Demokrat 9,4% setara dengan 54 kursi, dan PKS 8,7% atau 50 kursi. Total 163 kursi atau 28,3%,” sambung Kamhar.