Kemendagri Dorong Integrasi dan Digitalisasi Data Kependudukan untuk Layanan Publik
Kamis, 09 Februari 2023 - 14:32 WIB
loading...
Rakornas Dukcapil bertema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, Rabu-Jumat (8-10/20/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong terjadinya integrasi dan digitalisasi data kependudukan untuk layanan publik. Jika hal ini terwujud, maka pelayanan publik semakin mudah, termasuk dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam Rakornas Dukcapil bertema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, Kamis (9/2/2023). Rakornas yang digelar secara hybrid selama tiga hari, Rabu-Jumat (8-10/2/2024) diikuti 1.066 peserta yang terdiri dari Sekretaris Disdukcapil, kepala dinas/biro yang menangani administrasi kependudukan provinsi, kabupaten/kota, dan kepala bagian yang menangani digitalisasi Adminduk kabupaten/kota.
Zudan mengatakan, meski dinamika yang terjadi beberapa tahun ke depan tidak berkaitan langsung, tapi aparatur Direktorat Dukcapil perlu ambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang konstitusi amanatkan. Menurutnya, rakornas bertujuan menyamakan persepsi, menyusun langkah-langkah strategis, serta mengoptimalkan aksi nyata jajaran Dukcapil, dari pusat sampai daerah, dalam menguatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan digitalisasi Adminduk untuk memudahkan pelayanan publik.
"Kemudian mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, serta menyediakan data kependudukan yang akurat demi suksesnya Pemilu 2024," katanya Zudan.
Sejauh ini jajaran Dukcapil telah sukses dalam perekaman KTP Elektronik (e-KTP) sebanyak 199.781.570 jiwa (99,37%), membuat akta kelahiran sebanyak 78.138.395 lembar atau 97,86%, Kartu Identitas Anak sebanyak 37.394.318 keping (48.82%), pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik pusat dan daerah sebanyak 5.371 lembaga, Buku Pokok Pemakaman (BPP) sebanyak 307.379, inovasi pelayanan seperti jemput bola, layanan terintegrasi, cetak dokumen di RS/Faskes, layanan online, dan antardokumen.
"Kami juga meningkatnya kualitas SDM aparatur Dukcapil, sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional," kata Zudan.
Melalui rakornas, ia berharap bisa menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024, mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.
"Kita terus berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan berbagai inovasi dan perbaikan terus-menerus," katanya.
Untuk diketahui, dunia global dihadapkan pada krisis multidimensi atau sering disebut the perfect storm dalam beberapa waktu mendatang. Krisis multidimensi itu berupa inflasi tinggi, kontraksi ekonomi menuju resesi, dan situasi geopolitik yang tidak pasti.
Di lain pihak, sedang terjadi 10 tren global yang sering disebut dengan megatrend 2045. Perubahan tersebut berlangsung secara mendasar dan belum diketahui skala waktunya.
Mewaspadai kondisi global tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional, dibarengi dengan penguatan birokrasi berkarakter dan kebijakan berdampak.
Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya, dan orientasi kewilayahan.
Hal ini disampaikan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam Rakornas Dukcapil bertema Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024, Kamis (9/2/2023). Rakornas yang digelar secara hybrid selama tiga hari, Rabu-Jumat (8-10/2/2024) diikuti 1.066 peserta yang terdiri dari Sekretaris Disdukcapil, kepala dinas/biro yang menangani administrasi kependudukan provinsi, kabupaten/kota, dan kepala bagian yang menangani digitalisasi Adminduk kabupaten/kota.
Zudan mengatakan, meski dinamika yang terjadi beberapa tahun ke depan tidak berkaitan langsung, tapi aparatur Direktorat Dukcapil perlu ambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang konstitusi amanatkan. Menurutnya, rakornas bertujuan menyamakan persepsi, menyusun langkah-langkah strategis, serta mengoptimalkan aksi nyata jajaran Dukcapil, dari pusat sampai daerah, dalam menguatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan digitalisasi Adminduk untuk memudahkan pelayanan publik.
"Kemudian mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya, serta menyediakan data kependudukan yang akurat demi suksesnya Pemilu 2024," katanya Zudan.
Sejauh ini jajaran Dukcapil telah sukses dalam perekaman KTP Elektronik (e-KTP) sebanyak 199.781.570 jiwa (99,37%), membuat akta kelahiran sebanyak 78.138.395 lembar atau 97,86%, Kartu Identitas Anak sebanyak 37.394.318 keping (48.82%), pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik pusat dan daerah sebanyak 5.371 lembaga, Buku Pokok Pemakaman (BPP) sebanyak 307.379, inovasi pelayanan seperti jemput bola, layanan terintegrasi, cetak dokumen di RS/Faskes, layanan online, dan antardokumen.
"Kami juga meningkatnya kualitas SDM aparatur Dukcapil, sehingga bisa meraih berbagai penghargaan dan apresiasi dari berbagai lembaga nasional dan internasional," kata Zudan.
Melalui rakornas, ia berharap bisa menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah guna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024, mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya.
"Kita terus berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan berbagai inovasi dan perbaikan terus-menerus," katanya.
Untuk diketahui, dunia global dihadapkan pada krisis multidimensi atau sering disebut the perfect storm dalam beberapa waktu mendatang. Krisis multidimensi itu berupa inflasi tinggi, kontraksi ekonomi menuju resesi, dan situasi geopolitik yang tidak pasti.
Di lain pihak, sedang terjadi 10 tren global yang sering disebut dengan megatrend 2045. Perubahan tersebut berlangsung secara mendasar dan belum diketahui skala waktunya.
Mewaspadai kondisi global tersebut, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional, dibarengi dengan penguatan birokrasi berkarakter dan kebijakan berdampak.
Langkah ini diperlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya, dan orientasi kewilayahan.
(abd)
Lihat Juga :
