Akomodir Kekosongan Kelas, Pemprov Jateng Siapkan Kebijakan Khusus
Rabu, 15 Juli 2020 - 12:36 WIB
loading...
Akomodir Kekosongan Kelas, Pemprov Jateng Siapkan Kebijakan Khusus
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng menemukan adanya kekosongan kursi siswa yang diterima PPDB online 2020. Kekosongan tersebut dikarenakan adanya peserta didik yang lebih memilih sekolah swasta meskipun diterima di sekolah negeri melalui PPDB Online.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penghitungan terkait jumlah keseluruhan kekosongan itu masih dilakukan. Hasil penghitungan akan digunakan sebagai acuan membuat kebijakan baru. Dalam hal ini pihaknya juga akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.
"Ini masih dihitung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta. Nah yang kosong ini sedang dihitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus," katanya usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (14/7/2020).
Ganjar menjelaskan, proses evaluasi setelah pelaksanaan PPDB online juga masih berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Faktanya memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut.
Ia mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah. "(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti," jelasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan penghitungan terkait jumlah keseluruhan kekosongan itu masih dilakukan. Hasil penghitungan akan digunakan sebagai acuan membuat kebijakan baru. Dalam hal ini pihaknya juga akan mengafirmasi masukan dari berbagai pihak terkait hasil PPDB seperti adanya anak yang tidak diterima di sekolah negeri padahal rumahnya dekat dengan sekolah.
"Ini masih dihitung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ternyata ada yang memilih sekolah swasta, jadi dia (peserta didik) diterima di sekolah negeri tetapi juga mendaftar di sekolah swasta. Nah yang kosong ini sedang dihitung secara keseluruhan untuk nanti kita buatkan kebijakan khusus," katanya usai mengunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (14/7/2020).
Ganjar menjelaskan, proses evaluasi setelah pelaksanaan PPDB online juga masih berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Faktanya memang ada kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut.
Ia mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini akan berupaya maksimal untuk hadir dan mencoba memberikan akses kepada anak-anak untuk sekolah. "(Anak) yang tidak bisa tertampung coba kita carikan solusi. Pemprov Jateng tidak pernah berhenti," jelasnya.
