Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun untuk Rapat di Hotel, Wapres: Harus Dibenahi Betul

Sabtu, 04 Februari 2023 - 16:20 WIB
loading...
Heboh Anggaran Kemiskinan...
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023). Foto/Setwapres
A A A
YOGYAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan agar anggaran pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dia merespons pertanyaan awak media mengenai pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding di hotel oleh kementerian/lembaga.

Wapres mengatakan, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien. “Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” kata Wapres saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Yogyakarta dikutip dari akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).

Wapres mengingatkan agar biaya perjalanan atau studi banding kementerian/lembaga jangan terlalu besar menyedot anggaran pengentasan kemiskinan. “Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya (untuk) biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres.

Baca juga: Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun untuk Rapat di Hotel, Risma: Kita Sangat Efisien



“Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar, kemudian konvergensi anggarannya,” sambungnya.

Dia menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program. Salah satunya, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka bisa bertahan hidup.

“Kedua, (anggaran untuk) pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” imbuhnya.

Menurutnya, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi program, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga. “Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Politikus PDIP Ungkap...
Politikus PDIP Ungkap Anggaran Pelatihan SPPI Lebih Besar untuk Latsarmil ketimbang Substansi Koperasi
Tak Bisa Ditunda, Tata...
Tak Bisa Ditunda, Tata Kelola, Dana, dan Independensi PBNU Harus Dibenahi
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Kemenhaj Ajukan Tambahan...
Kemenhaj Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,8 Triliun untuk Tahun 2027
Ketum PB Akuatik Optimistis...
Ketum PB Akuatik Optimistis Skema Anggaran Pelatnas Multiyears Lahirkan Atlet Berprestasi
Purbaya soal Anggaran...
Purbaya soal Anggaran MBG: Saya Maunya Nol, Tapi Nggak Bisa Kan
Purbaya dan Kepala BGN...
Purbaya dan Kepala BGN Dijadwalkan Bertemu Hari Ini, Bedah Anggaran?
Rekomendasi
Apes, Uni Eropa Terancam...
Apes, Uni Eropa Terancam Kehilangan Pasokan Gas AS usai Tinggalkan Rusia
Sekarang Kalian Orang...
Sekarang Kalian Orang Meksiko, Perpisahan Mengharukan untuk Iran
Rekor Terburuk Sejak...
Rekor Terburuk Sejak 1986! Yen Jepang Hancur Lebur ke Titik Terendah
Berita Terkini
Badan Siber PP GP Ansor...
Badan Siber PP GP Ansor Kritik Ketertutupan Pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
OTT Kuansing, Bupati...
OTT Kuansing, Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnain Menyerahkan Diri ke KPK
Apartemen Disita Jelang...
Apartemen Disita Jelang Sidang Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Buka Suara
Tepis Isu Pecah Kongsi...
Tepis Isu Pecah Kongsi dengan Dokter Tifa, Roy Suryo: Saling Membersamai
Nilai Hakim Abaikan...
Nilai Hakim Abaikan Fakta Persidangan, Nadiem Makarim Bakal Lapor ke KY
Tim Hukum Jokowi Endus...
Tim Hukum Jokowi Endus Strategi Pecah Sidang Roy Suryo dan Dokter Tifa
Infografis
Kaleidoskop 2025: 7...
Kaleidoskop 2025: 7 Peristiwa Ekonomi Paling Heboh di Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved