Hadapi Tahun Politik 2024, Ketua PBNU: Tak Akan Ada Capres dan Cawapres Atas Nama NU
loading...
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya (pegang mikrofon) selepas acara Anugerah Satu Abad NU. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menegaskan, bahwa NU tak boleh dijadikan alat politik. Hal ini melihat kondisi perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PBNU , KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang menegaskan kembali sikap NU guna menghadapi tahun politik pada Pemilu 2024.
Gus Yahya menuturkan sikap NU menolak politik identitas, baik itu identitas Islam, agama, atau NU, yang digunakan sebagai senjata politik guna menggalang dukungan.
Baca juga: Hasrat Cak Imin, NU, dan Dilema Pilpres 2024
Ia menekankan, siapa pun yang hendak maju dalam kancah konstelasi politik nanti, harus mengedepankan prestasi dan kredibilitas individu tersebut.
"Maka sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada," tegas Gus Yahya kepada awak media selepas acara Anugerah Satu Abad NU, Rabu (1/2/2023).
"Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya, hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya," lanjut Gus Yahya.
Kendati demikian, Gus Yahya mempersilakan kader-kader NU untuk memberikan dukungan secara politik. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut bukan atas kelembagaan NU.
"Ya (memberikan) dukungan, tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apa pun," katanya.
Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan parpol lainnya tak dibenarkan mempolitisasi NU untuk kepentingan kelompoknya. Meski demikian, Gus Yahya menyebut, NU seyogyanya akan membuka peluang terhadap partai politik lainnya.
"Maka tidak bisa juga dibenarkan PKB kalau ada yang berpikir bahwa satu pihak mempolitisasi NU. Tentu saja kita harus membuka peluang untuk semua orang," kata Yahya saat ditemui MNC Portal di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PBNU , KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang menegaskan kembali sikap NU guna menghadapi tahun politik pada Pemilu 2024.
Gus Yahya menuturkan sikap NU menolak politik identitas, baik itu identitas Islam, agama, atau NU, yang digunakan sebagai senjata politik guna menggalang dukungan.
Baca juga: Hasrat Cak Imin, NU, dan Dilema Pilpres 2024
Ia menekankan, siapa pun yang hendak maju dalam kancah konstelasi politik nanti, harus mengedepankan prestasi dan kredibilitas individu tersebut.
"Maka sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada," tegas Gus Yahya kepada awak media selepas acara Anugerah Satu Abad NU, Rabu (1/2/2023).
"Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya, hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya," lanjut Gus Yahya.
Kendati demikian, Gus Yahya mempersilakan kader-kader NU untuk memberikan dukungan secara politik. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut bukan atas kelembagaan NU.
"Ya (memberikan) dukungan, tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apa pun," katanya.
Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan parpol lainnya tak dibenarkan mempolitisasi NU untuk kepentingan kelompoknya. Meski demikian, Gus Yahya menyebut, NU seyogyanya akan membuka peluang terhadap partai politik lainnya.
"Maka tidak bisa juga dibenarkan PKB kalau ada yang berpikir bahwa satu pihak mempolitisasi NU. Tentu saja kita harus membuka peluang untuk semua orang," kata Yahya saat ditemui MNC Portal di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (30/12/2021).
(maf)
Lihat Juga :
