BNPB Akan Kembalikan RSDC Wisma Atlet ke Kementerian PUPR Jika Kasus Nihil dalam 6 Bulan
loading...
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa RSDC Wisma atlet masih difungsikan dengan menggunakan satu tower. Foto/BNPB
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan bahwa Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet masih difungsikan dengan menggunakan satu tower. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan.
Suharyanto mengatakan bahwa jika enam bulan ke depan tidak ada kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan maka bangunan RSDC akan dikembalikan kepada Kementerian PUPR. Baca juga: Di Perayaan Imlek Nasional 2023, Jokowi Kenang Masa Awal Pandemi Covid-19
"Yang lainnya kan sudah kembali ke Kementerian PUPR, tinggal 1 tower, itu kita jaga betul siapa tahu ada lonjakan, tapi sudah 1 bulan ini kasusnya 0. Nanti kalau 6 bulan sudah kurang kita kembalikan lagi ke Kementerian PUPR, yang lainnya sudah kembali tinggal satu ini," ujar Suharyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Selain itu, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah susun (rusun) untuk tempat isolasi juga telah dikembalikan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Termasuk juga Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang yang sudah dikembalikan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Yang di pemerintah Jakarta seperti Rusun Nagrak, Pademangan, Pasar Rumput, semuanya sudah kembal ke Pemda DKI. Rumah Sakit Galang sudah diserahkan ke Kemhan. Jadi yang dikelola Satgas tinggal 1, tower 6 di Wisma Atlet dan kalau 6 bulan kemudian tidak ada apa-apa kita kembalikan ke PUPR," jelasnya.
Nantinya, kata Suharyanto, tugas Satgas akan dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Dirinya mencontohkan bahwa Satgas Protokol Kesehatan akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Baca juga: BNPB: 33 Kejadian Bencana Terjadi Sepekan Terakhir, 8 Orang Meninggal Dunia
"PPKM itu dihentikan bukan berarti satgasnya berhenti, 6 bulan masih lanjut, kalau di masa depan ada lonjakan, tinggal diaktifkan lagi satgasnya. Sampai 6 bulan masih ada Satgas pusat dan daerah, dan masih dikasih anggaran sama pemerintah. Sampai Juli kita liat situasi," pungkasnya.
Suharyanto mengatakan bahwa jika enam bulan ke depan tidak ada kenaikan kasus Covid-19 secara signifikan maka bangunan RSDC akan dikembalikan kepada Kementerian PUPR. Baca juga: Di Perayaan Imlek Nasional 2023, Jokowi Kenang Masa Awal Pandemi Covid-19
"Yang lainnya kan sudah kembali ke Kementerian PUPR, tinggal 1 tower, itu kita jaga betul siapa tahu ada lonjakan, tapi sudah 1 bulan ini kasusnya 0. Nanti kalau 6 bulan sudah kurang kita kembalikan lagi ke Kementerian PUPR, yang lainnya sudah kembali tinggal satu ini," ujar Suharyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Selain itu, Suharyanto juga mengungkapkan bahwa beberapa rumah susun (rusun) untuk tempat isolasi juga telah dikembalikan kepada Pemerintah DKI Jakarta. Termasuk juga Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang yang sudah dikembalikan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Yang di pemerintah Jakarta seperti Rusun Nagrak, Pademangan, Pasar Rumput, semuanya sudah kembal ke Pemda DKI. Rumah Sakit Galang sudah diserahkan ke Kemhan. Jadi yang dikelola Satgas tinggal 1, tower 6 di Wisma Atlet dan kalau 6 bulan kemudian tidak ada apa-apa kita kembalikan ke PUPR," jelasnya.
Nantinya, kata Suharyanto, tugas Satgas akan dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait. Dirinya mencontohkan bahwa Satgas Protokol Kesehatan akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Baca juga: BNPB: 33 Kejadian Bencana Terjadi Sepekan Terakhir, 8 Orang Meninggal Dunia
"PPKM itu dihentikan bukan berarti satgasnya berhenti, 6 bulan masih lanjut, kalau di masa depan ada lonjakan, tinggal diaktifkan lagi satgasnya. Sampai 6 bulan masih ada Satgas pusat dan daerah, dan masih dikasih anggaran sama pemerintah. Sampai Juli kita liat situasi," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
