Bakamla Bangun Tujuh Pangkalan Maritim

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana menambah tujuh pangkalan maritim atau zona maritim pada 2016 mendatang. Langkah tersebut untuk mengamankan pelanggaran wilayah perairan Indonesia.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mengatakan, saat ini Bakamla sudah memiliki tiga zona maritim yang berada di Manado, Batam, dan Ambon. Awal tahun depan akan ditambahkan tujuh zona lagi. Penambahan ketujuh zona tersebut meliputi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Cilacap, Makassar, Balik Papan, Natuna, Sorong, dan Marauke.

"Ini masih tentatif, kita masih mempelajari dan melakukan survei serta lokasi di sejumlah wilayah lagi. Kita masih pertimbangkan lagi untuk lebih pastinya. Kita juga berpikir di Sabang, Aceh itu penting juga. Itu diujung Indonesia," katanya di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat, usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Presiden, Rabu 27 Mei kemarin.

Mamahit mengatakan, pengadaan pangkalan maritim sejauh ini terkendala masalah aset dan infrastruktur. Pihaknya perlu mengkaji lokasi yang baik untuk membangun zona maritim. "Setiap pangkalan akan dipimpin oleh eselon dua atau setara bintang satu," ucapnya.

Untuk mendukung operasional, kata Mamahit, di setiap pangkalan maritim akan dilengkapi dengan stasiun radar jarak jauh dan satelit sehingga petugas patroli bisa memantau siapa saja yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Patroli sendiri akan dilakukan di seluruh perairan yang meliputi barat, tengah dan timur sesuai dengan ancaman keamanan.

Selain membangun pangkalan maritim, Bakamla juga akan menambah sejumlah alat utama sistem keamanan laut (alutsiskamla), mengingat alutsiskamla yang dimiliki masih sangat minim. Saat ini Bakamlah haya memiliki tiga kapal patroli berukuran 48 meter. Namun pada akhir tahun Bakamla bakal memesan tiga kapal yang sama. Tidak hanya itu, Bakamla juga rencananya bakal dapat hibah dari TNI AL sebanyak 10 unit kapal.

"Kami juga dijanjikan akan didukung dari Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Harapan sampai lima tahun kedepan paling tidak Bakamla memiliki 30-40 kapal patroli," tuturnya.

Saat ini, Bakamla tengah membangun kapal berukuran 110 meter di Batam. Pembuatan kapal dengan ukuran besar diperlukan untuk memantau wilayah laut hingga jarak 200 mil dan laut lepas. Kelebihan lain kapal tersebut adalah bisa didarati helikopter.

"Kita perlukan kapal besar, untuk mendukung operasional kita bisa sampai ZEE dan laut bebas. Sehingga jangkauan pantauan semakin luas," tuturnya.

Termasuk menyiapkan pesawat tanpa awak dan pesawat intai amphibi yang bisa mendarat di laut. Saat ini pesawat jenis itu sedang dibuat oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, seluruh perairan Indonesia dapat di cover dengan baik sehingga upaya pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia bisa diwujudkan.

Mamahit menambahkan, Bakamla juga akan memperkuat sumber daya manusia (SDM) dengan merekrut para ahli teknologi, dan intelijen serta membangun Akademi Keamanan dan Keselamatan Laut (AKKL) dan sudah dimulai sejak tahun ini. Keberadaan akademi ini diharapkan mampu mencetak SDM yang berkualitas untuk menjaga dan mengawal wilayah laut Nusantara.

"Saat ini Bakamla baru memiliki 500 personel. Dalam waktu lima tahun diharapkan bisa mencapai 2.000 personel, sehingga pengawasan akan lebih efektif," imbuhnya.