Biaya Haji Diusulkan Naik Jadi Rp69 Juta, Begini Tanggapan Wapres

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma'ruf Amin turut menanggapi usulan rencana kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2023 yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag). Biaya haji diusulkan naik dari Rp39,8 juta menjadi sebesar Rp69,1 juta per jamaah.

Menurut Wapres, rencana kenaikan ini agar biaya haji lebih rasional dengan besaran subsidi. "Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar 59% ya kemarin ini. Karena itu, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu, itu menjadi terambil banyak," kata Wapres usai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Wapres mengungkapkan, pemberian subsidi bisa terus berlangsung asal biaya haji harus dilakukan penyesuaian. "Nah kalau itu dibiarkan nanti pokoknya akan terambil. Nanti haji yang berikutnya, nanti tidak akan bisa lagi diberikan lagi subsidi," katanya.



"Nah karena itu perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya dia tidak terganggu. Karena itu, maka perlu ada penyesuaian," katanya.

Penyesuaian biaya haji saat ini masih diusulkan oleh Menteri Agama (Menag) ke DPR. "Nah penyesuaiannya itu berapa, itu saya kira yang nanti, usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu nanti mungkin DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andaikata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak mengganggu nanti subsidi, subsidi untuk para haji berikutnya," katanya.

Wapres mengatakan dengan besaran subsidi yang saat ini diberikan untuk pembiayaan haji terlalu besar. "Saya harapkan nanti ketemulah besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jamaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan tidak terganggu," katanya.

Baca juga: Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik meski Saudi Turunkan Harga Masyair, Ini Penjelasan Kemenag