Menkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Berbayar Strategi Menuju Endemi

JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 tidak gratis alias berbayar. Ini dilakukan karena Indonesia segera mengakhiri masa pandemi.

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, seiring masa transisi dari pandemi ke endemi, sudah semestinya intervensi pemerintah diturunkan dan partisipasi masyarakat ditingkatkan. Hal ini juga berlaku pada vaksin. Vaksin hanya akan digratiskan untuk masyarakat tidak mampu.

"Bukan (vaksin) diperjual belikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi itu kan penting sekali bahwa dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga di vaksinasi," kata Budi Gunadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Rabu (25/1/2023).



Budi Gunadi mencontohkan vaksin meningitis untuk keperluan haji dan vaksin influenza, yang lebih banyak partisipasi masyarakat dengan membeli secara mandiri.

"Jadi kalau masyarakat merasa dirinya gak enak atau musimnya musim yang buruk, masyarakat melakukan vaksinasi," ujarnya.

Apalagi, mantan Wakil Menteri BUMN ini menjelaskan, vaksin saat ini sudah sangat tersedia dengan kisaran harga USD 5-10 atau setara Rp 150 ribu per dosisnya. Sementara untuk masyarakat miskin tetap gratis dengan memasukkannya dalam program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Harganya antara USD5-10 itu kan Rp150 ribu. Jadi kita liat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standar BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana sebagai bagian dari strategi pandemi endemi," terangnya.

Apakah masyarakat menyuntikkan sendiri vaksinnya jika beli di apotek, dia menjelaskan, mekanismenya sama seperti membeli obat-obatan atau vitamin C. Dan penjualannya tidak hanya di apotek, pemberiannya di rumah sakit (RS) atau puskesmas.

"Nanti jual kan enggak hanya di apotek harusnya kan diberikannya di rumah sakit atau di puskesmas," jelasnya.



Tapi, Budi menegaskan bahwa penerapannya menunggu tahapan transisi ke endemi. Karena sekarang baru melepas intervensi pemerintah dalam penerapan PPKM, status pandemi belum dicabut.

"Tapi intinya gini, kalau sudah menjadi endemi, yang lebih penting pelayanan kesehatan adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah teredukasi, dan intervensi kesehatannya obat obatan dan vaksinnya sudah tersedia," ujarnya.

Untuk vaksin anak, kata Budi, pemerintah masih ada kontrak dengan Pfizer. Karena yang sudah menyediakan vaksin anak adalah Pfizer, pemerintah akan menukar kontrak vaksin dewasa dengan vaksin anak saja. Sementara vaksin dewasa dipenuhi dari dalam negeri.

"Nah sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa menukar kontrak yang ada sisanya nih, bukan untuk vaksin dewasa tapi untuk vaksin anak," tandasnya.