Soal Jamu China, Politikus Gerindra Pertanyakan Nasionalisme Satgas DPR

Selasa, 28 April 2020 - 13:53 WIB
loading...
Soal Jamu China, Politikus...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mempertanyakan rasa nasionalisme Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengimpor bahan jamu dari China untuk menyembuhkan Covid-19.

"Perlu kita pertanyakan rasa nasionalisme Satgas Lawan Covid-19 DPR serta rasa percaya diri akan kemampuan jamu-jamuan herbal yang dimiliki oleh Indonesia dalam membantu mencegah Covid-19 yang diproduksi para pengusaha Jamu Indonesia," ujar Arief Poyuono dalam pernyataan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Selasa (28/4/2020).

Menurut dia, China saja tidak sanggup menangani Covid-19 dengan jamu herbalnya, tapi kini justru Satgas Lawan Covid-19 DPR malah percaya dengan herbal impor dari China.

"Memang sudah ada apa data yang valid kalau China sendiri sudah bebas dari Virus Corona yang dihasilkan negara China? Kan enggak ada. Hati-hati loh, kita enga tahu benar kalau herbal-herbal China yang diimpor itu bebas terjangkit Corona atau tidak nantinya," tambah Arief. (Baca juga: Komisi III Bela Yasonna Laoly yang Digugat Terkait Program Asimilasi )

Karena itu, Arief meminta masyarakat berhati-hati menggunakan produk herbal, termasuk makanan dan minuman impor dari China yang merupakan negara pertama yang mengalami pandemi Corona.

"Faktanya penyebaran Covid-19 di dunia itu lebih banyak di negara-negara yang paling tinggi nilai impor makanan dan herbal dari China lho," tuturnya.

Impor herbal China untuk Covid-19 yang belum tentu manjur, dikhawatirkan membahayakan masyarakat dan juga menganggu jumlah devisa negara yang makin melorot dengan adanya pandemi Covid-19.

"Kang Mas Joko Widodo saja sebelum wabah Corona teridentifikasi di Indonesia, Presiden Joko Widodo sudah lebih dulu mengonsumsi jamu. Setelah Corona positif di Indonesia, pria asal Solo itu kini lebih sering meminum olahan rempah khas Indonesia. Yuk kita tiru Kang Mas Joko Widodo yang cinta produk produk herbal Indonesia," katanya. (Baca juga: Kabar Baik, Pasien di RS Darurat Wisma Atlet Berkurang 13 )

Dengan cara itu, katanya, juga turut membesarkan pengusaha jamu dan para petani petani herbal di Indonesia.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia atau GP Jamu mengeluhkan masuknya jamu impor dari China ke rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan untuk penanganan virus corona.

Jamu impor dari China tersebut merupakan donasi yang dikoordinasi oleh Satgas Lawan Covid-19 DPR RI.

Ketua GP Jamu dan Obat Tradisional, Dwi Ranny Pertiwi mengaku keberatan dengan masuknya jamu impor China. Apalagi, Indonesia sudah memiliki banyak produk jamu.

"Saya melihat ada Satgas DPR RI mengimpor jamu dari luar secara besar. Terus terang, saya keberatan dengan hal ini. Karena yang saya tahu, formula dalam jamu impor itu yang diberikan oleh Satgas DPR itu juga kami bisa buat," ujarnya, dalam rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Senin 27 April 2020.

Sementara itu, anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR Andre Rosiade justru menganggap GP Jamu salah faham terkait impor bahan jamu dari China yang dilakukan Satgas Lawan Covid-19 DPR.

Andre menjelaskan, Herbavid adalah obat herbal yang juga dibuat industri lokal di Indonesia dan diproduksi oleh orang indonesia. "Bahan obatnya ada 15 jenis, yang 13 jenis ada di Indonesia dan 2 impor dari China. Kenapa impor? Karena memang tidak ada di Indonesia," kata politikus Partai Gerindra ini dalam keterangan tertulisnya kepada kalangan wartawan.

Anggota Komisi VI DPR ini mengatakan alasan harus impor dua jenis bahan jamu dari China karena mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional untuk obati Covid-19.

"Meramu obat herbal itu kan harus ada dasar ilmiahnya. Tidak benar jika bahan baku dalam Herbavid ada yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jika ada silakan sebut bahan obat apa yang dilarang dan sudah dikonsultasikan dengan BPOM dan tidak ada bahan baku yang dilarang," tuturnya.
(dam)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo Panggil Muzani...
Prabowo Panggil Muzani dan Dasco ke Istana, Bahas Masalah Apa?
Hasan Nasbi Mundur dari...
Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO, Siapa Penggantinya?
Ahmad Dhani: Saya Kader...
Ahmad Dhani: Saya Kader PKB yang Disusupkan di Gerindra
Isu Matahari Kembar...
Isu Matahari Kembar saat Kunjungan ke Jokowi, Gerindra: Menteri Berkomitmen Terhadap Prabowo
Inginkan RUU KUHAP Komprehensif,...
Inginkan RUU KUHAP Komprehensif, Habiburokhman Minta Masukan Masyarakat
Politikus Gerindra Tegaskan...
Politikus Gerindra Tegaskan Tak Ada Dwifungsi dalam UU TNI Baru
Anggota DPRD Dilecehkan,...
Anggota DPRD Dilecehkan, Ratusan Kader Gerinda di Banggai Desak Pelaku Persekusi Diadili
Gerindra Jateng Mulai...
Gerindra Jateng Mulai Panaskan Mesin Partai Pemilu 2029
Bos Kebab Turki Baba...
Bos Kebab Turki Baba Rafi Beber Strategi Kewirausahaan di Forum Tidar Jatim
Rekomendasi
Truk TNI AD Bermuatan...
Truk TNI AD Bermuatan Amunisi Terbakar di Tol Gempol-Pandaan, Satu Prajurit Gugur
China Mulai Uji Coba...
China Mulai Uji Coba Fitur Face ID iPhone 18
Edan! ASN di Pekanbaru...
Edan! ASN di Pekanbaru Tembak Pelajar hingga Tewas
Berita Terkini
Kubu Tom Lembong Minta...
Kubu Tom Lembong Minta Dihadirkan Moeldoko dan Gita Wirjawan di Ruang Sidang
Prabowo Hadiri Halalbihalal...
Prabowo Hadiri Halalbihalal Purnawirawan TNI AD, Ada Try Sutrisno dan Luhut
Hasan Nasbi Ungkap Diperintah...
Hasan Nasbi Ungkap Diperintah Tetap Pimpin PCO oleh Mensesneg dan Seskab
1 Prajurit Gugur Akibat...
1 Prajurit Gugur Akibat Truk Satgas Pamtas Yonif 509/BY Terbakar, Ini Kata Kapuspen TNI
Rano PKB Sebut Revisi...
Rano PKB Sebut Revisi KUHAP Wujudkan Penegakan Hukum Modern Lebih Baik
Kepala BGN Belum Terima...
Kepala BGN Belum Terima Gaji: Nggak Apa-apa Itu kan Dirapel
Infografis
Perkembangan Tentara...
Perkembangan Tentara Robotik China Bikin Para Ahli Khawatir
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved