Kemenag Tegaskan BPIH 2023 Hanya Naik Rp514.000
Sabtu, 21 Januari 2023 - 10:00 WIB
loading...
Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Arsyad Hidayat. FOTO/DOK.KEMENAG
A
A
A
JAKARTA - Direktur Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Arsyad Hidayat menegaskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) 2023 diusulkan hanya naik sebesar Rp514.888,02. Dari sebelumnya Rp98.379.021,09, diusulkan naik menjadi Rp98.893.909,11.
"BPIH 2022 ke 2023 baru usulan, naiknya hanya Rp514.000 dari tahun lalu Rp98,37 juta sekarang Rp98,89 juta," kata Arsyad saat dihubungi MNC Portal, Jumat (20/1/2023).
Ia menjelaskan, yang berbeda tahun ini adalah besaran komposisi pembagian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat (optimalisasi) yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Baca juga: Kemenag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69,1 Juta per Jamaah, Ini Komponennya
"Masalahnya kaitan dengan komposisi aja. Tahun lalu jamaah bayar 40% dari total biaya haji, sisanya itu diambilkan dari nilai manfaat. Tahun ini dibalik jadi jamaah bayar 70%, yang 30% dari nilai manfaat," ujarnya.
Kenaikan persenan komposisi Bipih yang dibayarkan calon jamaah haji di tahun ini, menurut Arsyad, sesuai prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji, utamanya dalam konteks pembiayaan. Pemerintah juga menginginkan agar dana haji proporsional dan berkeadilan.
"Perlu dipikirkan haji buat yang mampu dan kemampuannya harus diukur. Kalau jamaah haji bayarnya 40% dari komponen BPIH ya jauh," katanya.
Terkait penggunaan nilai manfaat, kata dia, juga perlu diatur agar dapat berkeadilan. Nilai manfaat diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh calon jamaah haji, baik yang akan berangkat maupun yang masih dalam status masa tunggu di masa akan datang.
Baca juga: BPKH: Saldo Dana Haji 2022 Capai Rp166,01 Triliun
"Dana haji harus berkeadilan, di mana nilai manfaat tidak hanya dinikmati oleh jamaah haji reguler tahun ini tapi juga jamaah haji yang akan berangkat 5 sampai 20 tahun kemudian, mereka harus mendapatkan nilai manfaat yang sama," katanya.
Arsyad mengklaim Kemenag telah menyosialisasikan kenaikan biaya haji 2023 sejak awal. Salah satunya dengan menggelar Muzakarah (Simposium) Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo, Jawa Timur pada 28-30 November 2022 lalu.
Salah satu rekomendasinya adalah biaya haji ke depan harus sudah ada penyesuaian karena untuk pemenuhan syarat istitha'ah.
Karena itu, dia yakin calon jamaah haji Indonesia sudah paham betul akan terjadi kenaikan biaya haji 2023, terlebih jika dibandingkan dengan harga umrah seharga Rp35 juta untuk 10 hari. Pada haji tahun ini, jamaah cukup membayar Rp69 juta (masih usulan) untuk ibadah selama 41 hari di Tanah Suci.
"Kita juga sudah sosialisasi beberapa daerah melalui program Jamarah (Jagong Masalah Haji dan Umrah). InsyaAllah, saya kira calon jamaah haji juga akan memahami terkait dengan kondisi ini," katanya.
"BPIH 2022 ke 2023 baru usulan, naiknya hanya Rp514.000 dari tahun lalu Rp98,37 juta sekarang Rp98,89 juta," kata Arsyad saat dihubungi MNC Portal, Jumat (20/1/2023).
Ia menjelaskan, yang berbeda tahun ini adalah besaran komposisi pembagian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat (optimalisasi) yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan BPIH 2023 sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
Baca juga: Kemenag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69,1 Juta per Jamaah, Ini Komponennya
"Masalahnya kaitan dengan komposisi aja. Tahun lalu jamaah bayar 40% dari total biaya haji, sisanya itu diambilkan dari nilai manfaat. Tahun ini dibalik jadi jamaah bayar 70%, yang 30% dari nilai manfaat," ujarnya.
Kenaikan persenan komposisi Bipih yang dibayarkan calon jamaah haji di tahun ini, menurut Arsyad, sesuai prinsip istitha’ah (kemampuan) berhaji, utamanya dalam konteks pembiayaan. Pemerintah juga menginginkan agar dana haji proporsional dan berkeadilan.
"Perlu dipikirkan haji buat yang mampu dan kemampuannya harus diukur. Kalau jamaah haji bayarnya 40% dari komponen BPIH ya jauh," katanya.
Terkait penggunaan nilai manfaat, kata dia, juga perlu diatur agar dapat berkeadilan. Nilai manfaat diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh calon jamaah haji, baik yang akan berangkat maupun yang masih dalam status masa tunggu di masa akan datang.
Baca juga: BPKH: Saldo Dana Haji 2022 Capai Rp166,01 Triliun
"Dana haji harus berkeadilan, di mana nilai manfaat tidak hanya dinikmati oleh jamaah haji reguler tahun ini tapi juga jamaah haji yang akan berangkat 5 sampai 20 tahun kemudian, mereka harus mendapatkan nilai manfaat yang sama," katanya.
Arsyad mengklaim Kemenag telah menyosialisasikan kenaikan biaya haji 2023 sejak awal. Salah satunya dengan menggelar Muzakarah (Simposium) Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Situbondo, Jawa Timur pada 28-30 November 2022 lalu.
Salah satu rekomendasinya adalah biaya haji ke depan harus sudah ada penyesuaian karena untuk pemenuhan syarat istitha'ah.
Karena itu, dia yakin calon jamaah haji Indonesia sudah paham betul akan terjadi kenaikan biaya haji 2023, terlebih jika dibandingkan dengan harga umrah seharga Rp35 juta untuk 10 hari. Pada haji tahun ini, jamaah cukup membayar Rp69 juta (masih usulan) untuk ibadah selama 41 hari di Tanah Suci.
"Kita juga sudah sosialisasi beberapa daerah melalui program Jamarah (Jagong Masalah Haji dan Umrah). InsyaAllah, saya kira calon jamaah haji juga akan memahami terkait dengan kondisi ini," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
