Kalangan Muda Papua Diajak Optimalkan Potensi Daerahnya

JAKARTA - Kampanye isu kolonialisme di Papua yang terus dilakukan para aktivis dan pendukung kemerdekaan West Papua di dunia internasional diyakini tidak memiliki pengaruh signifikan.

Hampir seluruh negara di dunia mengakui bahwa Papua bagian integral dari Indonesia. Kampanye isu tersebut didengungkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin Agus Kossay.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Ida Bagus Made Bimantara menegaskan, berbagai isu di Papua seutuhnya merupakan urusan dalam negeri, dan semua negara memahami dan menghormati posisi Indonesia.

“Hampir 99,5 persen pemerintah di dunia mengakui dan menghormati keutuhan Indonesia, menegaskan bahwa Papua bagian Indonesia, hanya satu negara masih mempertanyakan yaitu Vanuatu,” ujar pria yang biasa disapa Sade itu dalam diskusi bertajuk Mengapa Isu Papua Diinternasionalisasi, Senin 13 Juli 2020.

( )

Sade menegaskan, Papua saat ini sudah bebas secara politik. Di sana sudah dijalankan pilkada, pilpres, hak otonomi khusus. Pemerintah pusat juga terus melakukan kebijakan afirmatif action dengan berupaya sekuat tenaga memenuhi hak dasar, termasuk hak asasi manusia.

Berbagai akses, lanjut dia, juga sepenuhnya diberikan. Antara lain menghadirkan BBM dengan harga sama seperti di daerah lain di Indonesia, akses transportasi dan infrastruktur terus dibangun, layanan kesehatan dijalankan.
Sementara, kata dia, Benny Wenda yang terus mengampanyekan kemerdekaan Papua, sejatinya tidak pernah berkontribusi ke Papua, bahkan sebaliknya meminta donasi untuk terbang ke seluruh dunia, hingga memberi instuksi untuk membunuh pekerja pembangunan infrastruktur di Papua.

Dia memastikan, pemerintah bekerja keras menyelesaikan persoalan yang masih ada, bahkan bertindak tegas kepada tersanga ujaran kebencian terhadap Papua.
"Bahwa masih ada kendala, tidak bisa dipungkiri namun saat ini kondisi Papua terus semakin baik. Adapun kelompok separatis, justru tidak berkontribusi, dan memecah belah," tuturnya.

Menurut dia, tindakan kelompok tersebut juga sama dengan menista proses demokrasi yang sudah dijalankan rakyat Papua ketika memilih dalam pilkada, pilpres, memilih anggota DPR, yang notabene merupakan orang asli Papua.
Sementara kelompok separatis itu yang hidup di luar Papua, mengklaim dan seringkali mengatasnamakan seperti seorang raja. “Ini sangat meremehkan demokrasi, mereka hanya ingin meraih tujuan sempit di luar koridor demokrasi. Kita harus bersama bekerja demi kemakmuran Papua. Bekerja dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusian,” kata Sade.

Tenaga Ahli Kelembagaan Desk Papua Bappenas, Moksen Idris Sirfefa menambahkan, Papua memiliki masalah kompleks, memerlukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaiannya.

Dia menegaskan pemerintah selalu mengedepankan pendekatan dialog dan mendukung Papua dengan kebijakan otonomi khusus yang terus diperbaiki agar semakin relevan dengan situasi terbaru Papua.

Moksen mengajak masyarakat Papua untuk tidak terlalu terlena dengan isu-isu lama yang diciptakan untuk kentungan kelompok kecil. Isu-isu lama pun seringkali tidak berbasis fakta.

Menurut dia, melihat Papua tidak bisa dengan sekilas. Otsus merupakan jalan tengah moderat yang sama-sama menguntungkan karena sejatinya pemerintah melimpahkan sepenuhnya kebijakan Papua ke daerah.

Moksen mengingatkan, Papua punya potensi besar untuk maju. Untuk itu, semua pihak harus berpikir jernih, tidak emosi. Menurut dia, dana otsus sudah sangat membantu karena mencapai 60% anggaran APBD provinsi di Papua.

Ketua Pemuda Lira Provinsi Papua, Steve R Mara mengajak generasi muda Papua tidak percaya begitu saja dengan isu internasionalisasi Papua yang didorong kelompok tertentu.

Menurut dia, jika terus terlena isu-isu internasional yang tidak memiliki basis fakta maka dikhawatirka generasi muda menjadi lebih malas untuk berpikir lebih maju, tidak mampu melihat beragam peluang.

Dia mengajak anak muda Papua untuk berkontribusi nyata dan tidak merasa inferior.

“Kenapa merasa kecil padahal kita bisa melakukan hal besar, jangan terlena dengan isu yang dibangun kelompok sebelah, anak muda Papua harus bangun sebaliknya juga, mampu menunjukan bisa berkontribusi nyata bagi Indonesia,” tegasnya.

Duta Besar Senior Pamong Papua, Michael Manufandu juga mengingatkan kemajuan di Papua sudah sangat luar biasa, terlebih di era pemerintah sekarang yang fokus menaikkan kualitas sumber daya manusia dan akses transportasi infrastruktur.

Karena itu, dia mengajak generasi muda Papua untuk bersama-sama memajukan daerahnya.

Dia menegaskan pemerintah terus berupaya memberi jalan terbaik bagi Papua misal dengan pengembangan kawasan adat, menampung aspirasi untuk usul pemekaran daerah baru.

Dengan otsus, kata dia, semua peluang menjadi terbuka. Misal, dahulu hanya level pejabat yang bisa anaik pesawat untuk keluar daerah, sekarang siapa pun di Papua bisa dan itu bukti nyata terjadi hal positif di Papua. Akses pendidikan pun semakin terbuka.

“Pemerintah melimpahkan wewenang dan anggaran, dalam kerangka NKRI demi membangun Papua,” katanya.