Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Cak Imin: Disabilitas Punya Hak Politik Sama dan Setara
loading...
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan hak politik kaum disabilitas adalah sama dan setara. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan hak politik adalah milik segenap bangsa, termasuk kaum disabilitas. Sebab itu dia memastikan PKB senantiasa membuka pintu lebar bagi disabilitas dalam konteks politik.
Hal itu disampaikan Cak Imin panggilan akrab Abdul Muhaimin Iskandar seusai diskusi PKB dengan tema “Sudah Saatnya Difabel Menjadi Warga Kelas Satu” di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
“Rekan-rekan disabilitas itu punya hak politik yang sama dan setara, kita ini sama, sama-sama warga negara yang dapat menorehkan prestasi dan berjuang untuk Indonesia,” katanya, Kamis (19/1/2023).
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini menyatakan, PKB selama ini bukan saja memperjuangkan hak disabilitas, namun juga memfasilitasi mereka di jalur politik. Dengan begitu, Cak Imin berharap hak disabilitas dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
“PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya,” tutur Cak Imin.
Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024. "Ini merupakan inisiator Cak Imin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," ujar Didiet.
Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai Caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi. "Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," ujar Didiet.
Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.
Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. "Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," Sunarman.
Hal itu disampaikan Cak Imin panggilan akrab Abdul Muhaimin Iskandar seusai diskusi PKB dengan tema “Sudah Saatnya Difabel Menjadi Warga Kelas Satu” di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat.
“Rekan-rekan disabilitas itu punya hak politik yang sama dan setara, kita ini sama, sama-sama warga negara yang dapat menorehkan prestasi dan berjuang untuk Indonesia,” katanya, Kamis (19/1/2023).
Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini menyatakan, PKB selama ini bukan saja memperjuangkan hak disabilitas, namun juga memfasilitasi mereka di jalur politik. Dengan begitu, Cak Imin berharap hak disabilitas dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
“PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya,” tutur Cak Imin.
Sementara itu, Jubir Milenial PKB, Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024. "Ini merupakan inisiator Cak Imin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," ujar Didiet.
Meski demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai Caleg 2024 dari PKB. Sebab, hal itu masih dikalkulasi. "Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," ujar Didiet.
Dalam acara tersebut, Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Sunarman mengatakan kaum disabilitas harus bisa berubah.
Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar. "Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," Sunarman.
(cip)
Explore More