Tiga Kelompok Produk ini Wajib Bersertifikat Halal Sebelum Oktober 2024
Minggu, 08 Januari 2023 - 07:36 WIB
Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau kepada pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal untuk tiga kelompok produk. FOTO/DOK.KEMENAG
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau kepada pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal untuk tiga kelompok produk ini. Jika sampai masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal yang berakhir 17 Oktober 2024, belum diurus, maka produk itu bisa ditarik dari pasaran.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
"Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya," kata Aqil dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (8/1/2023).
Menurut Aqil, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021, sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. "Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya," ujarnya.
Saat ini BPJPH telah membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini dibuka sepanjang tahun bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare). Adapun untuk persyaratannya dapat dilihat di laman atau media sosial resmi BPJPH.
Baca juga: Kemenag Buka 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis mulai Besok
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Muhammad Aqil Irham menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus sudah bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.
"Tiga kelompok produk ini harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Kalau belum bersertifikat dan beredar di masyarakat, akan ada sanksinya," kata Aqil dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (8/1/2023).
Menurut Aqil, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021, sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. "Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya," ujarnya.
Saat ini BPJPH telah membuka fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini dibuka sepanjang tahun bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengajukan sertifikasi dengan mekanisme pernyataan halal pelaku usaha (self declare). Adapun untuk persyaratannya dapat dilihat di laman atau media sosial resmi BPJPH.
Baca juga: Kemenag Buka 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis mulai Besok
(abd)
tulis komentar anda