Wacana Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Fahri Hamzah Singgung Tradisi Komunis
Jum'at, 30 Desember 2022 - 16:41 WIB
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPN Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 . Menurutnya, sistem itu berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia.
"Bahaya sekali kalau betul memang Ketua KPU didorong oleh partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang akan kita pilih di Pemilu 2024 nanti," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Fahri menilai, Indonesia yang saat ini masuk dalam era partai politik akan menjadi partai komunis yang menguasai dan mengontrol seluruh pajabat publik, khususnya anggota legislatif. Sebab dengan pencoblosan nama partai, maka ketergantungan pejabat publik kepada pengurus partai yang menentukan nomor urut dan keterpilihan akan sangat tinggi sekali.
Baca juga: PDIP Dukung Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Tertutup
"Itulah yang kemudian menyebabkan wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali. Sebenarnya ini adalah tradisi komunis," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.
Menurut Fahri, hal ini adalah krisis besar yang dihadapi oleh semua partai politik karena tidak meneruskan tradisi berpikir yang demokratis. Partai hanya mau kekuasaan.
"Saya kira ini harus menjadi wake up call bagi kita bahwa sistem totaliter ingin diimplan secara lebih permanen di dalam negara kita. Berbahaya sekali," kata politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
"Bahaya sekali kalau betul memang Ketua KPU didorong oleh partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang akan kita pilih di Pemilu 2024 nanti," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Fahri menilai, Indonesia yang saat ini masuk dalam era partai politik akan menjadi partai komunis yang menguasai dan mengontrol seluruh pajabat publik, khususnya anggota legislatif. Sebab dengan pencoblosan nama partai, maka ketergantungan pejabat publik kepada pengurus partai yang menentukan nomor urut dan keterpilihan akan sangat tinggi sekali.
Baca juga: PDIP Dukung Pemilu 2024 Gunakan Sistem Proporsional Tertutup
"Itulah yang kemudian menyebabkan wibawa mereka dalam negara akan sangat besar sekali. Sebenarnya ini adalah tradisi komunis," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.
Menurut Fahri, hal ini adalah krisis besar yang dihadapi oleh semua partai politik karena tidak meneruskan tradisi berpikir yang demokratis. Partai hanya mau kekuasaan.
"Saya kira ini harus menjadi wake up call bagi kita bahwa sistem totaliter ingin diimplan secara lebih permanen di dalam negara kita. Berbahaya sekali," kata politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda