KSAL Muhammad Ali Tegaskan Penegakan Hukum di Laut Harus Ditingkatkan
Rabu, 28 Desember 2022 - 14:39 WIB
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa penegakan hukum dan kedaulatan di laut yang harus ditingkatkan. Hal tersebut, kata Ali, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut terutama di wilayah perbatasan," kata Ali usai dilantik sebagai KSAL di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Ali mengatakan, penegakan hukum dan kedaulatan di laut harus dilakukan di setiap wilayah perbatasan, bukan hanya di Laut China Selatan. "Di mana saja. Tidak hanya di Laut China Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum," katanya.
Dia menuturkan bahwa potensi kerawanan di laut adalah soal cuaca dan penyelundupan. Sesuai arahan Jokowi, kata Ali, TNI AL harus dapat menekan, mencegah, serta menghentikan penyelundupan dan kegiatan ilegal lain, terutama yang menggunakan jalur laut.
"Masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya," katanya.
"Jadi dari Bapak Presiden sudah ditekankan bahwa penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut terutama di wilayah perbatasan," kata Ali usai dilantik sebagai KSAL di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Ali mengatakan, penegakan hukum dan kedaulatan di laut harus dilakukan di setiap wilayah perbatasan, bukan hanya di Laut China Selatan. "Di mana saja. Tidak hanya di Laut China Selatan, pokoknya di seluruh perbatasan laut harus ditingkatkan, baik penegakan kedaulatan maupun penegakan hukum," katanya.
Dia menuturkan bahwa potensi kerawanan di laut adalah soal cuaca dan penyelundupan. Sesuai arahan Jokowi, kata Ali, TNI AL harus dapat menekan, mencegah, serta menghentikan penyelundupan dan kegiatan ilegal lain, terutama yang menggunakan jalur laut.
"Masalah kerawanan lain adalah penyelundupan. Bapak presiden juga menekankan untuk mencegah atau menghentikan kegiatan penyelundupan maupun kegiatan ilegal di laut atau lewat laut lainnya," katanya.
(rca)
tulis komentar anda